PALU, MERCUSUAR – Guna meningkatkan koordinasi instansi penggerak dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam percepatan Pengarus Utamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Sulawesi Tengah menggelar bimbingan teknik (Bimtek). Kegiatan itu dibuka oleh Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Mohammad Faisal Mang di Swiss Belhotel, Rabu (25/4/2018).
Asisten Faisal Mang mengemukakan penanggung jawab PPRG sekaligus penggerak PPRG di daerah adalah Bappeda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas P2PA, dan Inspektorat.
“Olehnya tiap OPD dalam melaksanakan PPRG yang dibiayai APBD harus mengacu pada sejumlah ketentuan,” tutur Asisten Faisal Mang.
Ia mengatakan, ketentuan yang dimaksud, pertama mengutamakan program – program prioritas pembangunan daerah. Di mana program itu mendukung percepatan prioritas pembangunan nasional dan target SDGs, dengan mengacu RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan RKA OPD.
Kedua menentukan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG. Ketiga menyerahkan dokumen PPRG yang ditunjukkan dengan Gender Budget Statement alias Pernyataan Belanja Gender (GBS) yang telah disusun kepada instansi penanggungjawab PPRG di Sulteng.
Dengan demikian sebut sisten Faisal Mang, isu kesenjangan gender yang sering membatasi kiprah perempuan dalam pembangunan diharapkan dapat diatasi.
“Sekaligus ikut menunjang good governance. Pembangunan berkelanjutan serta pencapaian SDGs,” katanya.
Dalam Bimtek itu, diikuti peserta berjumlah 40 orang dengan narasumber Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappeda, dan Kepala Dinas P2PA Sulteng. Maya Malania Noor. BOB
