PALU, MERCUSUAR — Perubahan iklim dan kekeringan di Sulawesi Tengah (Sulteng) mulai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adat, terutama anak-anak dan perempuan. Krisis air, ancaman gagal panen, hingga berkurangnya ruang belajar dan bermain menjadi dampak berlapis yang perlu diantisipasi.
Hal itu mengemuka dalam talkshow daring “Ngata Nate Tambai Kapanena: Tanah Sulawesi Tengah yang Semakin Panas” yang digelar Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi bersama BMKG-SPAG Lore Lindu Bariri dan sejumlah organisasi mitra, Selasa (6/10/2026).
Kepala SPAG Lore Lindu Bariri BMKG, Asep Firman Ilahi mengatakan, Sulteng memiliki kompleksitas zona musim yang tinggi. Berdasarkan data pemantauan yang dipaparkan dalam diskusi, suhu rata-rata di Sulteng menunjukkan tren kenaikan sekitar 0,045–0,05 derajat Celsius per tahun.
Kondisi tersebut juga ditandai periode Hari Tanpa Hujan (HTH) yang dapat berlangsung lebih dari dua bulan di sejumlah wilayah, termasuk Parigi Moutong, Sigi, Donggala, dan Lembah Palu. Dampaknya antara lain penurunan debit sungai serta meningkatnya kemudahan terbakar di permukaan tanah.
“Perubahan iklim tidak bisa kita hentikan secara instan. Kuncinya adalah adaptasi dan bagaimana kita menyelamatkan benteng terakhir peradaban, yaitu kawasan hutan,” ujar Asep.
Sementara itu, Fasilitator Anak, Gender, dan Inklusi Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, Fatmawati, mengatakan dampak kekeringan paling terasa di komunitas masyarakat adat yang bergantung pada hutan, sungai, dan lahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Krisis air membuat anak-anak harus menempuh jarak lebih jauh untuk memperoleh air atau menggunakan sumber air yang kualitasnya tidak memadai. Kondisi tersebut meningkatkan risiko gangguan kesehatan sekaligus mengurangi akses anak terhadap pangan, pendidikan, serta ruang bermain.
Menurut Fatmawati, gagal panen dan berkurangnya sumber pangan lokal juga berpotensi memengaruhi pemenuhan gizi anak. Di sisi lain, beban mencari air dan memenuhi kebutuhan keluarga turut meningkatkan beban kerja perempuan di komunitas adat.
Melalui Program Sehat Alam Sehat Anak (SASA), CAPPA mendorong penguatan ketahanan masyarakat dengan melibatkan anak sebagai bagian dari solusi menghadapi perubahan iklim.
“Kita jangan memandang anak-anak hanya sebagai korban bencana. Jika diberi ruang, anak-anak masyarakat adat adalah subjek aktif dari solusi dalam merawat masa depan bumi kita,” kata Fatmawati.
Diskusi tersebut menekankan pentingnya adaptasi berbasis komunitas, perlindungan kawasan hutan, serta keterlibatan anak dalam menghadapi dampak perubahan iklim. CAPPA juga mendorong kolaborasi pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan ruang hidup serta hak anak dan perempuan di wilayah masyarakat adat. */JEF
