PALU, MERCUSUAR – Anggota DPR RI sekaligus anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Longki Djanggola, kembali menggelar kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Kota Palu, Senin (9/11/2026). Kali ini, sarasehan tersebut melibatkan kalangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Palu.
Sebanyak 150 mahasiswa dan mahasiswi tampak antusias mengikuti kegiatan yang membahas peran, fungsi, dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).
Hadir sebagai pemateri, akademisi Universitas Tadulako (Untad), Dr. Leli Tibaka, S.H., M.H. Sementara itu, Longki Djanggola didampingi Tenaga Ahli (TA) DPR RI, Ibrahim Lagandeng dan Fahriyanto.
Sarasehan kali ini mengangkat tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”.
Dalam sambutannya, Longki menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta mengenai kedudukan dan kewenangan konstitusional MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Melalui sarasehan ini, Gubernur Sulteng periode 2011-2021 tersebut juga mengajak para mahasiswa untuk memperdalam pemahaman tentang peran dan fungsi MPR RI, sekaligus merefleksikan kembali komitmen kebangsaan dalam menjaga demokrasi serta memperkuat persatuan nasional.
“Bagaimana kita merawat demokrasi yang sehat, memperkuat persatuan nasional, serta menghadapi berbagai tantangan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia,” jelas Longki.
Sebagai pengawal konstitusi Lembaga MPR RI, memiliki tanggung jawab moral dan kontitusional. Untuk menjaga agar UUD 1945, tetap menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Serta merawat nilai-nilai luhur Pancasila di tengah dinamika zaman yang terus berubah.
Dijelaskan, dalam sistim ketatanegaraan Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kedudukan dan kewenangan yang diatur dengan tegas dalam UUD negara Republik Indonesia.
MPR RI adalah manifestasi semangat gotong royong seluruh rakyat Indonesia dalam. “Rumah Kebangsaan” tempat bertemunya kemajemukan suku, agama, ras dan golongan dalam ikatan Bhineka Tunggal Ika. Demikian antara lain diungkapan Longki Djanggola tentang lembaga terhormat yang bernama DPR MPR RI.
Sarasehan semakin hangat dengan hadirnya Dr. Leli Tibaka SH. MH. Ia menjabarkan peran dan fungsi lembaga terhormat itu.
Dari sesi tanya jawab, sebagian peserta mempertanyakan kondisi politik bangsa saat ini, tentang kasus penyadapan, ijazah Wapres Gibran Rakabumingraka. Termasuk pembatasan masa jabatan anggota DPR MPR RI sehingga akan timbul regenerasi tokoh politik masa mendatang.
Menurut DR. Leli Tibaka, jika kasus penyadapan oleh mantan Kapolri adalah bentuk perbuatan makar. Apa lagi yang ia sadap Presiden Republik Indonesia. Pelaku penyadapan layak dihukum seberat-beratnya.
Tentang ijazah Wapres menurutnya telah jelas prosesnya. Telah dapat dipastikan bola panas itu kembali ke DPR MPR RI. Apakah siap melakukan pemakzulan.
Menyangkut pembatasan masa jabatan anggota DPR MPR RI. Silahkan para cendikiawan bersuara untuk itu. “Secara pribadi saya sependapat pembatasan masa jabatan lembaga legislatif minimal dua periode saja,” katanya.MAN
