Nawawi Bicara soal Jabatan Wagub Sulteng

PALU, MERCUSUAR – Pengisian jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur yang lowong karena pejabat sebelumnya tidak bisa lagi mengemban amanah karena alasan, di antaranya meninggal dunia, maka kewajiban pemerintah daerah wajib untuk mengisinya. Ini adalah perintah undang-undang.

Pengertian pemerintah daerah di sini, adalah eksekutif dalam hal ini Gubernur beserta legislatif.

Sehingga, pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur Sulteng yang ditinggal almarhum Sudarto menjadi tugas Gubernur Sulteng Longki Djanggola bersama anggota DPRD Sulteng.

Demikian dikatakan Ketua BIdang OKK DPW Partai Berkarya Provinsi Sulteng, Nawawi S. Kilat dalam rilisnya yang diterima, tadi malam.

Jika kemudian ada pernyataan yang menyebutkan bahwa ada skema politik membiarkan kursi Wagub kosong sebagaimana dilontarkan anggota DPRD Sulteng Yahdi Basma, menurut Nawawi, itu adalah pernyataan keliru.

Apalagi jika pernyataan itu disampaikan oleh anggota DPRD Sulteng yang masuk dalam keanggotaan Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub Sulteng, yang seharusnya ikut mendorong proses pemilihan Wagub Sulteng agar secepatnya terlaksana.

“Saya menilai saudara Yahdi keliru karena yang bersangkutan lebih mengetahui bahwa gubernur (Longki) tidak pernah menolak (usulan bakal calon wagub),” kata mantan anggota DPRD Sulteng ini.

Begitu pula jika proses pengisian jabatan Wagub terus molor karena dikaitkan pada kepentingan menjaga situasi nyaman sejumlah kotak jabatan, menurut Nawawi, justru itu lebih keliru lagi.

Sebab, Gubernur Longki beserta seluruh perangkatnya di lingkup Pemerintah Provinsi Sulteng telah bekerja dengan sangat professional.

Demikian pula jika menelusuri jejak sejarah kepemimpinan Longki sebagai kepala daerah, mulai dari Bupati Parigi Moutong selama dua periode hingga Gubernur Sulteng yang juga sudah memasuki dua periode, tidak pernah berkonflik dengan bawahannya.

Pos terkait