PALU, MERCUSUAR – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tadulako (Untad), Dr. Slamet Riadi Cante, M.Si, menyayangkan pemberitaan terkait keputusan Kepala Puskesmas Birobuli, untuk membagikan dana COVID-19, kepada masing-masing tenaga kesehatan, yang dinilai cenderung mencederai hati rakyat.
Mantan Dekan FISIP Untad ini menjelaskan, pasalnya di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi saat ini, justru seharusnya birokrasi pemerintah berpikir untuk meringankan beban masyarakat, bukan justru membagi-bagikan dana, seperti yang sering dilakukan pada organisasi swasta, dengan istilah pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
“Perilaku birokrasi pemerintah seperti ini terkesan tidak konsisten dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. kepekaan sosial terkesan diabaikan. Apalagi yang menjadi dasar keputusan ini, tidak didasari dengan petunjuk teknis (juknis). Olehnya itu patut disesalkan,” jelasnya.
Lanjutnya, istilah pembagian yang didasari atas kemanisan hati, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, terkesan kurang elok dan tepat, dalam perspektif implementasi kebijakan publik. Tenaga kesehatan sudah dapat gaji setiap bulan, idealnya honor saja yang dapat menjadi insentif.
“Sebaiknya dana COVID-19 dimanfaatkan secara maksimal untuk pelayanan masyarakat, seperti menggratiskan test COVID, juga masyarakat yang terdampak COVID ditingkatkan layanannya,” jelasnya lagi.
Salah satu tuntutan terhadap birokrasi pemerintah saat ini kata dia, adalah responsif terkait berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. RES
