PALU, MERCUSUAR – Sebagai negara maritim, Indonesia berkomitmen mewujudkan pengelolaan sektor perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Termasuk di dalamnya, peningkatan kesejahteraan nelayan sekaligus pendapatan negara dalam sektor kelautan dan perikanan.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini Hanafi mengatakan, pihaknya selalu berusaha mendorong kesejehateraan nelayan sebagai pelaku utama di subsektor ini.
Upaya peningkatan kesejahteraan tersebut di antaranya melalui program asuransi nelayan, kelembagaan agar nelayan punya akses serta daya tawar lebih kuat, berbagai fasilitas pendanaan, juga pelatihan diversifikasi usaha. Ia menegaskan, bahwa setiap bantuan yang diberikan tersebut berdasarkan konsep bottom up (dari bawah ke atas) sehingga lebih tepat sasaran.
“Sumber pendanaan untuk dukungan tersebut dapat berasal dari pendanaan gotong royong serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ‘dikembalikan’ kepada nelayan. Jadi nelayan yang besar dapat berbagi, membantu, memberikan subsidi bagi nelayan-nelayan kecil,” jelas Zaini dalam Dialog Produktif Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) – KPCPEN, Kamis (30/9/2021).
Untuk mengubah pola pikir nelayan dalam hal pengelolaan keuangan, katanya, KKP juga mencoba membiasakan nelayan menabung. Ia menambahkan jika penghasilan nelayan sebetulnya tidak kecil, namun terkendala pengelolaan keuangannya. Zaini tidak memungkiri, bahwa perikanan Indonesia kaya namun belum dioptimalkan. Dalam memanfaatkan kekayaan alam ini, ujarnya, penangkapan ikan harus dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Terkait regenerasi nelayan, Zaini menjelaskan adanya program Bangga Menjadi Nelayan untuk meyakinkan para generasi muda bahwa profesi nelayan dapat berpenghasilan besar dan bergengsi.
Ketua Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya DPP HSNI Toga Mahaji pada waktu yang sama. Sebagai perpanjangan tangan para nelayan, Toga mengharapkan pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat mendengarkan masukan dan kebutuhan nelayan terutama para nelayan prasejahtera, serta mempertimbangkan kondisi setempat.
Terkait perbedaan sebelum dan setelah masa mandemi, Pengamat Kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim, Abdul Halim menjelaskan bahwa pandemi berpengaruh terhadap harga jual ikan, distribusi hasil tangkapan, serta menurunkan frekuensi nelayan turun ke laut.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi pembangunan ekonomi wanita nelayan, melalui pelatihan digital di koperasi nelayan. Dengan demikian, mereka memiliki keterampilan untuk memasarkan produknya melalui sistem daring. ***
Pemerintah Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan
