TANAMODINDI, MERCUSUAR – Pemerintah Kota Palu memperkuat upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif melalui kegiatan Internalisasi Tools Pendataan Disabilitas yang digelar di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Jumat (17/7/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Yayasan Sikola Mombine bersama Sasakawa Peace Foundation itu dibuka Staf Ahli Wali Kota Bidang Lingkungan dan Infrastruktur, Moh. Fahri, S.E., M.Si., mewakili Wali Kota Palu.
Dalam sambutannya, Fahri mengapresiasi komitmen Yayasan Sikola Mombine dan Sasakawa Peace Foundation yang terus mendukung pembangunan inklusif di Kota Palu melalui penyediaan data penyandang disabilitas yang akurat dan berkualitas.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kesempatan yang setara bagi seluruh warga.
“Kota yang inklusif adalah kota yang memastikan setiap warganya memiliki akses yang setara terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, ruang-ruang sosial, hingga keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Palu berkomitmen memperkuat berbagai kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, sebagai bagian dari pembangunan yang berkeadilan.
Melalui Program EMPOWER-IN, Yayasan Sikola Mombine bersama Sasakawa Peace Foundation berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Palu menjalankan Program Penggerak Muda Inklusif Disabilitas Kota Palu untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.
Fahri menekankan bahwa penyusunan kebijakan yang tepat harus didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pendataan disabilitas menjadi fondasi penting agar setiap program pemerintah tepat sasaran.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai penggunaan instrumen pendataan yang akan diterapkan di 46 kelurahan dan delapan kecamatan di Kota Palu.
Ia berharap seluruh peserta mampu menghasilkan data yang mutakhir dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan serta pelayanan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
Fahri juga mengajak seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta para pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan Kota Palu yang inklusif, sehingga setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi tanpa diskriminasi.
