PALU, MERCUSUAR – Berdasarkan penelitian BKKBN tahun 2015, Provinsi Sulteng menempati urutan ketiga perkawinan anak tertinggi di Indonesia yang mencapai 31,91 persen. Data Susenas 2015, rata-rata anak berusia 15 hingga 19 tahun berstatus kawin dan pernah kawin.
Presentase terbesar terdapat di Kabupaten Banggai Laut 15,83 persen, kedua Kabupaten Banggai Kepulauan 15,73 persen, Kabupaten Sigi 13,77 persen, Kabupaten Tojo Unauna 23 persen dan Parigi Moutong 22 persen.
Kabupaten Sigi yang menempati posisi ketiga pernikahan anak tertinggi di Sulteng, perlu menjadi perhatian. Pasalnya, Kabupaten Sigi telah dinobatkan sebagai salah satu kota layak anak
Demikian dikatakan oleh Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Sulteng Maspa kepada Mercusuar, belum lama ini.
Dijelaskannya, jumlah penduduk Sigi tahun 2016 yaitu 232.174 jiwa terdiri atas 119.217 jiwa laki-laki dan 112.957 jiwa perempuan. Sementara penduduk usia kurang dari tahun 15 mencapai 28,2 persen, bayi lahir dengan berat badan rendah 14,75 persen, serta angka kematian ibu 507 dari 100.000 persalinan. Sementara angka kematian balita 19 kasus dari 1.000 kelahiran dan angka kematian bayi 18 dari 1.000 kelahiran.
Perkawinan anak, menurutnya, tidak lepas dari ketimpangan gender, kesempatan pendidikan, kesempatan kerja dan upah layak, serta kesempatan usaha.
Olehnya itu, sejumlah program memiliki daya ungkit untuk mencapai beberapa target dan tujuan diprogram tahun 2017-2019, diantaranya kota layak anak dan penghapusan perkawinan anak.
Dian Kartika Sari dari KPI Pusat mengatakan penghapusan perkawinan anak merupakan upaya memutus mata rantai masalah kekerasan dan kemiskinan.
Upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mencegah perkawinan anak, kata dia, menjadi strategi penting dalam upaya untuk menciptakan dunia yang adil tanpa kemiskinan. “Praktek perkawinan anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akibat yang ditimbulkan dari perkawinan anak adalah mematikan cita-cita anak karena anak pada usia belia harus mengurus kehidupan keluarga,” kata Dian. TIN/AGK
