Sekkot Ikut Rakor percepatan Penandatanganan NPHD Terkait Pilkada

  • Whatsapp

PALU, MERCUSUAR – Wali Kota Palu diwakili Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait Pilkada, secara virtual pada Selasa (21/11/2023) dari ruang pertemuan kantor Wali Kota Palu.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo dan diikuti sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) Se-Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. 

Dalam kesempatan ini, Wamendagri mendorong beberapa Pemda di Sulawesi untuk segera mempercepat penandatanganan NPHD terkait Pilkada.

Wempi mengatakan, realisasi NPHD penting untuk memastikan kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024 di wilayah tersebut terpenuhi.

Seperti diketahui, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tahun 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024 yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah.

Surat tersebut menegaskan alokasi anggaran Pilkada 2024 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 dan 2024. Adapun total dana hibah yang disepakati bersama, 40 persen berasal dari APBD 2023 dan 60 persen APBD 2024.

“Namun, sampai dengan hari ini perkembangan yang kita lihat dari laporan yang kami dapatkan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri bahwa banyak provinsi kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang belum melakukan penandatangan NPHD,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wempi menyoroti kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang belum menandatangani NPHD, baik dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah.

Berdasarkan data per 20 November 2023, sebanyak 8 kabupaten di daerah tersebut belum menandatangani NPHD dengan KPUD. Kemudian sebanyak 13 kabupaten/kota yang belum menandatangani NPHD dengan Bawaslu daerah.

Baca Juga