LOLU UTARA, MERCUSUAR – Lamanya proses pembangunan Hunian Tetap (Huntap) untuk penyintas Kelurahan Petobo yang terdampak likuefaksi, dimanfaatkan oknum yang memanfaatkan ketidakberdayaan penyintas dengan menjanjikan membangun Huntap diatas lahan yang disiapkan pemerintah.
Hal ini menjadi salah satu hambatan Pemkot Palu untuk mensegerakan pembangunan Huntap Satelit Petobo, demikian diungkapkan Plt.Wali Kota Palu,Sigit Purnomo Said, saat menghadiri rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Penanganan Pascabencana Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong (Padagimo), Kamis (22/10/2020).
Saat ini, kata Sigit ada sejumlah masalah lain seperti sudah adanya lahan yang bersertifikat di atas lahan 115 hektare tersebut, bahkan sudah terbangun pondasi kurang lebih 50 unit rumah. Pertemuan yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sulteng ini membahas tentang permasalahan lahan seluas 115 hektare yang ada di kelurahan Petobo untuk dibangunkan Hunian Tetap (Huntap) mandiri bagi korban likuefaksi yang enggan direlokasi ke Huntap sesuai Penetapan Lokasi (Penlok) dari Gubernur Sulteng.
“Tidak tahu siapa yang beri izin,” ungkapnya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Palu sendiri sudah menyiapkan anggaran untuk melakukan Land Consolidation (LC) tinggal menunggu proses identifikasi dari pihak BPN. Sigit mengatakan proses pembangunan Huntap Petobo sudah dibahas sejak tahun lalu, namun di lapangan banyak kesulitan.
“Banyak sekali hal-hal yang kami anggap sebagai hambatan psikologi,” katanya.
Sebagai tambahan telah dilaksanan pengundian nomor unit untuk Huntap Tondo 1 oleh Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 350an unit, dan untuk Huntap Pombewe dilakukan verifikasi 500 unit, dan penyerahan kunci Huntap Tondo 105 unit. ABS
