BESUSU TENGAH, MERCUSUAR – Ratusan siswa SMKN 2 Palu bersama orang tua dan para alumni, melakukan demonstrasi, terkait persoalan pembayaran dana Praktik Kerja Lapangan (PKL). Demo tersebut dilakukan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (27/5/2024).
Aksi tersebut muncul, ketika pihak sekolah menaikkan pembayaran dana PKL, dari tahun sebelumnya sebesar Rp250 ribu menjadi Rp1.240.000. Penetapan tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan aturan, karena mereka juga sudah melaksanakan rapat bersama orang tua siswa. Hasil rapat tersebut menyebutkan, ada banyak orang tua siswa setuju, sementara memang ada juga beberapa yang tidak setuju.
Dari persoalan tersebut, maka muncullah berbagai isu miring, yang membuat ratusan siswa dan orang tua melaksanakan aksi demo besar-besaran. Dengan aksi tersebut, maka pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Sulteng langsung turun ke sekolah, untuk mengecek langsung persoalan dan memberikan arahan kepada para siswa, dengan melaksanakan upacara bersama. Selain itu mereka kembali melaksanakan rapat, untuk menghitung kembali pembayaran PKL tersebut.
Dari rapat tersebut, mereka memutuskan kembali menurunkan dana PKL dari Rp 1240.000 menjadi Rp790 ribu. Tak sampai di situ, pihak sekolah bersama Disdik juga memutuskan memberikan keringanan kepada para siswa kurang mampu, sehingga pembayaran tersebut hanya dikhususkan kepada para siswa yang mampu.
“Kami tidak melarang para siswa untuk melaksanakan aksi, karena itu merupakan salah satu hak yang sudah diatur dalam undang-undang. Makanya kami bersama sekolah sudah berupaya untuk memenuhi tuntutan mereka. Sehingga pembayaran PKL yang sebelumnya dirapatkan sebesar Rp1.240.000 menjadi Rp790 ribu. Tetapi kami juga akan berupaya untuk bisa kembali melaksanakan rapat, siapa tahu dana tersebut masih bisa diturunkan. Kami memastikan, seluruh siswa kurang mampu akan mendapatkan kompensasi dari sekolah,” kata Kepala Disdik Sulteng, Yudiawati V Widarrusliana.
Aksi tersebut memang sudah dimediasi langsung oleh Ketua DPRD Sulteng beserta Disdik Sulteng, untuk menyampaikan aspirasi para siswa, orang tua dan alumni. Mereka juga akan berjanji akan memberikan hasil dari rapat kepada seluruh siswa, terkait jumlah pasti pembayaran PKL. Walaupun memang ada banyak tuntutan dari aksi tersebut, tetapi pemerintah juga tidak bisa menyahuti seluruh tuntutan tersebut.
Salah seorang orang tua siswa yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, aksi ini dilakukan karena pembayaran PKL terlalu berat.
“Tidak semua kami orang tua orang yang mampu, makanya kami sangat berat untuk mengeluarkan pembayaran sebesar yang ditetapkan oleh sekolah. Tentunya kami hanya bisa berharap agar pemerintah maupun sekolah bisa kembali mengubah pembayaran tersebut, sehingga bisa meringankan buat kami sebagai orang tua,” terangnya.
Sementara itu, Kepala SMKN 2 Palu, Loddy Surentu mengatakan, selama ini sudah memberikan yang terbaik di sekolah.
“Aksi ini muncul ketika kami bersama komite dan tim untuk menentukan kebutuhan siswa melaksanakan PKL. Dari hasil rapat tersebut, orang tua sepakat dengan jumlah yang ditetapkan oleh sekolah, komite dan tim. Tetapi kami heran, setelah rapat tersebut mengapa ada aksi yang berkembang, padahal terus terang kami sangat terbuka dengan seluruh siswa maupun orang tua yang ingin menyampaikan aspirasi mereka,” jelasnya. UTM/AMR
