MERCUSUAR – Guna menyukseskan program pembangunan keluarga, kependudukan (kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga) maka BKKBN menggelontorkan dana alokasi khusus (DAK) sub bidang keluarga berencana (KB) senilai Rp70, 55 miliar untuk 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maria Ernawati mengungkapkan hal itu ketika memberikan sambutan pada kegiatan pra-Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Banggakencana di Hotel Santika Palu, Senin (24/2/2020).
DAK diberikan sejak tahun 2008, yang berarti lebih dari 10 tahun dengan pagu anggaran yang bertambah setiap tahunnya. Namun untuk tahun 2017 hingga 2020 alokasi DAK mengalami penurunan karena terjadi penurunan realisasi kurang dari 85 persen.
Selain menggelontorkan dana DAK, BKKBN juga melakukan perjanjian kerjasama dan kontrak kinerja program (KKP) program banggakencana dengan 13 kabupaten/kota untuk tahun 2020. Kontrak kinerja ini berjenjang dari pusat hingga ke daerah. Kontrak KKP berisikan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2020.
KKP yang ditandatangani adalah indikator rencana strategis (renstra) dan diluar renstra BKKBN. Indikator renstra antara lain menurunkan angka kelahiran total per wanita usia subur 15-49 tahun, yaitu 2,27, angka prevalensi kontrasepsi modern 65,26, median usia kawin pertama 20,90 tahun, pemenuhan ketersediaan alokon di fasilitas kesehatan, dan pembentukan kelompok kegiatan.
Khusus untuk Kabupaten Banggai, Parigi Moutong, Sigi, dan Morowali menandatangi KKP pembentukan kelompok bina keluarga balita (BKB), pusat informasi konseling remaja (PIK R), dan bina keluarga remaja (BKR). Program ini merupakan upaya BKKBN dalam berperan aktif mencegah stunting di Sulteng.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Poso, Djani Moula mengatakan, realisasi DAK program banggakencana di Kabupaten Poso, 100 persen. Namun, dia berharap agar menu DAK diperkaya sehingga OPD-KB lebih fleksibel dalam pemanfaatan dana tersebut. “Kami juga berharap ada penambahan anggaran DAK”, ujarnya.
Dia menyarankan bahwa daerah yang mempunyai dana alokasi umum (DAU) yang cukup maka DAK-nya lebih baik diserahkan ke daerah yang DAU-nya rendah agar program KB bisa jalan.****
