TANAMODINDI, MERCUSUAR– Pemerintah Kota Palu satu-satunya daerah yang menolak bantuan mesin katinting berbahan bakar gas elpiji sebagai program konversi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke LPG (gas) yang diperuntukan bagi nelayan Kota Palu tahun anggaran 2018. Penolakan itu menyulut kekecewaan salah seorang perwakilan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), yang diposting melalui media sosial (facebook), dengan nama pemilik akun Maya Saridja. Dimana sebelumnya diketahui bahwa perwakilan dari Dinas Perikanan Kota tidak hadir pada rapat koordinasi konversi BBM ke LPG di Semarang yang dilangsungkan pada 3-4 September 2018.
Dalam akunnya, Maya Saridja menuliskan, ‘Ada apa ini? Dari Dinas Perikanan Kota Palu yang kita temui seperti dingin semua tak ada yang mau bersuara…raut wajah Nampak tertekan…sepertix sebuah tekanan berat…tolong Pemda Kota Palu ini bukan kesalahan Dinas Perikanan Kota Palu dari Dinas Kota Palu hanya menyampaikan pada kami bahwa kadisnya tidak diizinkan berangkat ke Semarang…berarti kadisnya taat dengan peraturan dan sama sekali tidak membangkang dengan sang pimpinan wilayah Kota Palu….lalu mengapa ada tekanan…??Ini yang jadi pertanyaan saya…ditambah lagi bantuan murni berupa mesin Katinting dan tabung gas 815 unit untuk Nelayan Kota Palu atas pemberian Kementrian Migas di Tolak Pemda Kota Palu…mengapa??ataukan takut mengurangi APBD..?? hemm selamat jalan mesin ketinting dan tabung gas ke Kabupaten dan provinsi lain, Mou tak bisa diharapkan tak bisa dimiliki nelayan Kota Palu…nasib nelayan Kota Palu semakin miris,”. Demikian tulisnya yang diposting pada pukul 21.33 wita.
Menanggapai hal itu, Wali Kota Palu Hidayat mengatakan, dirinya bukan tidak pro nelayan di Kota Palu, dengan menolak bantuan mesin katinting berbahan bakara gas yang merupakan peralihan dari BBM ke LPG untuk kota Palu, namun seharusnya hal itu perlu dikaji lagi.
“Bukan saya melarang bantuan itu, kalau mau bantu silakan, tetapi kita pertimbangkan dan kaji terlebih dahulu apa benar dikemudian hari tidak bermasalah kalau kita mengalihkannya mesin katinting dari premium ke gas,” ujarnya.
Mengingat situasi di Kota Palu ini telah terjadi kelangkaan gas, sehingga dia tidak bisa menerima begitu saja proyek dari pusat itu tanpa melalui kajian yang berdasar dari kebutuhan masyarakat Kota Palu termasuk melihat stok ketersediaan seperti itu.
“Kondisi saat ini di Kota Palu warga terus berteriak soal gas. Nah apakah hal ini nanti tidak akan bermasalah, itu maksudnya sehingga perlu untuk dikaji secara betul,”tuturnya
Menurut Hidayat, dirinya hanya menjaga agar bantuan tersebut tidak mubazir atau menjadi tidak manfaat bagi masyarakat, khususnya para nelayan.
“Bukan saya menolak bantuan itu, justru saya senang kalau dibantu, tapi kita lihat dulu apa bantuan itu tidak akan membuat masyarakat nanti akan mengeluh dikemudian hari yang sasarannya kembali ke Pemkot lagi,” ujarnya.
Terkait bantuan pusat, Hidayat menyebutkan lihatlah kondisi Pasar Talise, Pasar Silae, Pasar Tavanjuka, Pasar Buluri dan Pasar Mamboro dibelakang terminal yang semua tidak berfungsi dan hanya dibangun mubazir saja semuanya itu bantuan dari pusat.
Dia menambahkan bahwa ada desakan dari salah satu himpunan nelayan yang meminta untuk diberangkatkan, dirinya mempersilahkan keberangkatan mereka itu, namun Wali Kota hanya meminta agar Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu untuk tidak berangkat dan meminta menyelesaikan semua masalah masalah yang ada. ABS
