LERE, MERCUSUAR – Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama mengikuti monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Republik Indonesia Tahun 2026.
Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari komitmen UIN Datokarama dalam memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, modern, dan transparan. Kick-off monev keterbukaan informasi publik 2026 telah dimulai KI Republik Indonesia pada Rabu (26/8/2026).
Monev tahunan tersebut menjadi salah satu tolok ukur nasional untuk menilai pelaksanaan keterbukaan informasi publik, termasuk sejauh mana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Datokarama menyediakan akses informasi secara cepat, tepat, dan mudah bagi masyarakat maupun sivitas akademika.
Kepala PPID UIN Datokarama, Sofyan Bachmid, mengatakan keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi kebutuhan dalam membangun kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi Islam negeri di Sulawesi Tengah.
“Alhamdulillah, UIN Datokarama Palu telah mempersiapkan diri, yang ditandai dengan adanya website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),” ujarnya.
Menurut Sofyan, UIN Datokarama berupaya mengikuti standar nasional dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel.
Melalui laman PPID, UIN Datokarama menyediakan layanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai keterbukaan informasi publik. Informasi yang tersedia antara lain daftar informasi publik, informasi yang dikecualikan, informasi serta-merta, dan informasi berkala.
“Di dalamnya terdapat daftar informasi publik, informasi yang dikecualikan, informasi serta merta, dan informasi berkala,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan website PPID memungkinkan masyarakat mengakses berbagai informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan UIN Datokarama. */JEF
