TONDO, MERCUSUAR – Rektor Universitas Tadulako (Untad) Prof Dr Ir Muh Basir, SE, MS, beserta segenap civitas akademika Untad, menerima kunjungan rombongan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII (ke-57) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Senin (16/7/2018). Penerimaan rombongan tersebut dilaksanakan di Conference Room Gedung Media Center Untad.
Rombongan tersebut dipimpin Mayjen TNI Asrobudi, yang didampingi Dr Yulianus Ponturunan dan Mayjen TNI (Purn.) Albert Inkiriwang sebagai tenaga ahli serta Kombes Pol. Priyo Waseso sebagai Ketua Kelas SSDN PPRA LVII.
Rektor Untad dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada rombongan, seraya berharap, kedatangan para peserta dari Lemhannas RI tersebut, dapat memberi tambahan nilai positif bagi Untad kedepannya.
“Insya Allah kehadiran ini menjadi berkah bagi Untad. Kami yakin di tangan bapak dan ibu sekalian, nasib bangsa hendak dibawa ke mana, karena lulusan Lemhanas merupakan calon-calon pengendali bangsa ke depan,” ujar Rektor.
Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Mayjen TNI Asrobudi menjelaskan, melalui kunjungan peserta SSDN PPRA LVII ke beberapa instansi di Provinsi Sulteng, di antaranya Pemprov Sulteng, DPRD Sulteng, Pemkot Palu, DPRD Kota Palu dan Untad, para peserta diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, tentang bagaimana memahami dan menyikapi situasi dan kondisi dinamika politik, yang akhir-akhir ini berubah dengan cepat.
“Diharapkan juga peserta mampu memberikan solusi penanganan sampai ke akar permasalahan, dengan pendekatan yang komprehensif, holistik dan integral, sesuai dengan kondisi Indonesia yang majemuk, guna meningkatkan ketahanan nasional di Provinsi Sulteng,” ujarnya.
Hasil SSDN kali ini, akan dikaji secara mendalam oleh para peserta pada Seminar Lemhannas RI yang bertema “Tahun Politik 2019 sebagai Titik Tolak Menuju Demokrasi Substansif Berdasarkan Pancasila.”
Mayjen Asrobudi menjelaskan, aspek politik dipilih menjadi tema, karena akhir-akhir ini kondisi kehidupan politik dalam masyarakat kita yang majemuk, cenderung menunjukkan tren yang negatif, yang apabila tidak ditangani secara serius, akan mengoyak rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Hal ini kata dia, salah satunya disebabkan oleh faktor kontestasi Pemilukada di Indonesia, yang sempat menyentuh isu-isu SARA, yang selama ini dijaga dan dipelihara dengan sebaik mungkin oleh bangsa Indonesia. Isu SARA menurutnya, justru dijadikan instrumen politik oleh pihak-pihak yang hanya memikirkan kepentingan kelompok dan kepentingan sesaat.
SSDN sendiri merupakan salah satu program Lemhannas RI, yang dirancang untuk memberi kesempatan kepada para peserta, untuk mempelajari, memahami dan mengkaji potensi berbagai permasalahan yang dihadapi daerah, ditinjau dari aspek kesejahteraan dan keamanan. Melalui kegiatan tersebut, para peserta PPRA LVII diharapkan dapat memperoleh gambaran kondisi wilayah, yang berkaitan dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta hukum dan keamanan dalam perspektif ketahanan nasional.
Pada SSDN yang dilaksanakan kali ini, kegiatan para peserta kata Mayjen Asrobudi, akan difokuskan pada aspek dinamika politik, sebagai tantangan ketahanan nasional, sesuai dengan tema seminar PPRA LVII tahun 2018 Lemhannas RI. JEF
