PALU, MERCUSUAR – Kementerian Pertanian (Kementan) RI mengapresiasi pelaksanaan pertemuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) pagu indikatif tahun 2019 di lingkup Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian tingkat nasional yang digelar oleh Dinas Perekbunan dan Peternakan Sulteng di Ballroom Swiss Belhotel, Rabu (4/7/2018).
Menurut perwakilan Sekertaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Kepala Bagian Perencanaan Kementan RI, Deden T. Jamaya, rapat yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil penetapan pagu indikatif Ditjen Perkebunan Pusat Daerah tahun angaran 2019 dengan fokus penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) tahun anggaran 2019 untuk Satker daerah lingkup Dirjen Perkebunan.
Deden mengatakan, pagu indikatif Dirjen Perkebunan tahun anggaran 2019 telah ditetapkan sebesar Rp 1,1 triliun dengan fokus utama penggunaannya untuk menginisiasi pembangunan komoditas perkebunan yang menjadi prioritas nasional.
Ia berharap dalam penyusunan RKAKL 2019 terdapat peningkatan kualitas dalam mendukung pelaksanaan anggaran pembangunan perkebunan tahun 2019.
“Saya minta saudara benar – benar memperhatikan rambu-rambu penyusunan RKAKL tahun 2019 dengan tepat,” katanya.
Dengan memperhatikan rambu-rambu ujar Deden, maka dalam pelaksanaannya dapat meminimalisir adanya usulan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) maupun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) 2019. Namun di sisi lain mempercepat penyerapan anggaran dan penyelesaian kegiatan.
Selaku panitia pelaksana kegiatan, Dinas Perkebunan dan Peternakan melalui Sekertaris Dinas, Linda Shirley Rory, melaporkan tujuan dari pertemuan penyusunan RKAKL pagu indikatif tahun 2019 lingkup Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanianan RI, waktu pelaksanaan kegiatan tanggal 4 – 7 Juli 2018, dengan peserta sebanyak 150 orang. Dengan narasumber, Sekretaris Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Direktorat Bidang Ekonomi dan Kemaritiman Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian RI dan Kepala Dinas, Nahyun Biantong. BOB
