PALU, MERCUSUAR – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Ma’mun Amir, didampingi Kepala Bappeda Sulteng, Suandi, bersama Tim Asistensi Provinsi Sulawesi Tengah, menghadiri Musrenbang RPJMD tahun 2021 – 2026, Jumat (24/9/2021).
Pada kesempatan itu, wagub menyampaikan program prioritas RPJMD Provinsi tahun 2021-2026.
Ia mengemukakan, untuk kebutuhan masyarakat yang menjadi kewenangan kabupaten dan kota, diharapkan dapat ditangani oleh pemerintah kabupaten dan kota.
Wagub menjelaskan bagaimana inplementasi program Rp100 miliar per tahun, untuk kabupaten dan kota di Sulteng.
Program tersebut adalah menyelesaikan penurunan pengangguran dan kemiskinan. Selain itu untuk melaksanakan program prioritas pemerintah provinsi, sesuai dengan kewenangannya.
“Diharapkan untuk mempercepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten dan Kota Palu,” katanya.
Wagub memaparkan melalui simulasi, untuk melaksanakan program Rp100 miliar untuk kabupaten dan kota, dengan asumsi APBD Provinsi sebesar Rp4,5 triliun.
“Untuk program Rp100 miliar per kabupaten sebesar Rp1,3 triliun. Untuk gaji pegawai Rp1,5 triliun, jadi masih terdapat alokasi anggaran untuk program OPD dan operasional sebesar Rp1,7 triliun,” jelas wagub.
Ia juga menyampaikan, tahun 2022, pemprov sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 miliar. Di mana yang dibangun adalah program prioritas.
Wagub meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi mengurangi belanja perjalanan dinas dan kegiatan – kegiatan yang sifatnya seremonial.
“Untuk tahun 2022, saya akan melakukan asistensi anggaran, karena banyak OPD yang melaksanakan kegiatan semua memiliki alokasi perjalanan dinas. Kami mengharapkan OPD melakukan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas wagub.
Ia mengemukakan, sesuai visi dan misi gubernur dan wagub, salah satunya pendidikan gratis. Untuk itu program ini harus dilaksanakan, sehingga dari sekarang lakukan perhitungan kebutuhan untuk melaksanakan pendidikan gratis. Selanjutnya program pendidikan ke depan mewujudkan program pendidikan vokasi, yang akan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja, pada perusahaan yang berinvestasi di wilayah Sulteng.
Demikian juga untuk alokasi dana pokir, wagub menekankan agar disesuaikan dengan ketentuan dan arahan KPK, bahwa pokir menyesuaikan dengan RKPD, serta mengalokasikan pokir pada OPD, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Ia mengatakan, sesuai harapan gubernur, untuk mempercepatan pembangunan infrastruktur di Sulteng, guna mempersiapkan daerah sebagai daerah penyangga ibu kota negara baru, maka akan dilakukan melalui skema pinjaman lunak, karena Sulteng harus mempercepat infrastruktur jalan, supaya mempercepat arus distribusi barang ke ibu kota negara baru. BOB
