LEMBARA, MERCUSUAR – Pemerintah kota Palu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu melaksanakan sosialisasi Percepatan rehab-rekon tingkat kelurahan se-kecamatan Tawaeli pada Sabtu (7/3/2020).
“Jangan hilang kuitansi itu. Kedepan akan turun dari pihak kejaksaan maupun kepolisian yang akan mengecek itu,”kata Wali Kota Palu, Hidayat, saat penyerahan stimulan tahap II di Kecamatan Tawaeli.
Wali kota juga memohon agar jangan dihambat penyaluran dana stimulan tahap II ini. “Kalau kita lewat dari jangka waktu 6 bulan yang diberikan, akan susah kita,” ujar Wali kota.
Selain itu, Wali kota juga meminta pihak BPBD kota Palu untuk mengevaluasi para tim pendamping, karena sudah ada beberapa tim yang mulai berafiliasi dengan politik.
“Saya minta tolong tim pendamping tidak usah urus itu politik. Jangan main-main dalam hal ini. Fokus sama rumah-rumah masyarakat,” tegas Hidayat
Sementara, kepala BPBD Kota Palu, Singgih B.Prasetyo mengatakan, kali ini di kecamatan itu diserahkan 163 KK yang terdiri dari 97 KK dari kelurahan Pantoloan, 28 KK dari Kelurahan Lambara, dan 38 KK dari kelurahan Pantoloan Boya.
“Ada 1.134 KK yang sudah dilaksanakan pencairan. 1.340 KK sementara proses pembukaan rekening. Khusus Tawaeli kali ini, pencairan dan penyaluran buku tabungan ke warga sebanyak 163 KK,” jelas Singgih
Ia mengatakan BPBD Kota Palu akan melakukan sosialisasi Rehab-Rekon di seluruh kecamatan se-kota Palu dan selanjutnya akan menyerahkan sejumlah buku rekening yang sudah terbuka dan siap disalurkan ke pihak kelurahan masing-masing.
Singgih melanjutkan, tujuan akhir dari dana stimulan ini diberikan adalah untuk memperbaiki rumah masyarakat yang terdampak bencana tanggal 28 September 2018 silam, sehingga bisa ditempati dengan baik.
“Anggaran ini disediakan agar masyarakat segera menempati rumahnya yang lebih aman. Namun demikian, potensi bencana di kota Palu sangat besar, apalagi ada sesar Palu Koro yang merupakan sesar paling aktif di dunia. Olehnya, kita harus tahu benar karakter sesar tersebut,” katanya.
Menurut Singgih tidak sedikit rumah yang secara strukturalnya tidak benar untuk dibangun di Kota Palu. Olehnya yang terpenting, katanya masyarakat harus paham dalam membangun rumah yang benar.
“Kita punya waktu 6 bulan untuk menyelesaikan 38.805 penyaluran dana stimulan berdasarkan SK Pemerintah kota Palu,” lanjutnya.
Dalam hal ini, Kepala BPBD kota Palu memohon kerjasama masyarakat agar memberikan data yang sejujur-jujurnya, jangan ada yang ditutupi atau bahkan memberikan data-data fiktif.
“Karena ini besar resikonya. Olehnya kami mohon kerjasama kita semua untuk mempercepat proses ini,” lanjutnya. ABS
