MOROWALI, MERCUSUAR – Wakil Bupati (Wabup) Morowali, Iriane Iliyas menghadiri Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 DPRD Morowali dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan RAPBD T.A 2027, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (14/10/2026).
Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marzuki mengatakan pembahasan RAPBD harus berlangsung secara objektif, terbuka, berbasis data dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Morowali.
Pada kesempatan itu, Iriane menyampaikan rancangan APBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2027 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah, serta mengacu pada kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Adapun Struktur APBD tahun 2027 sebagai berikut: pendapatan daerah pada tahun 2027 direncanakan sebesar Rp2.419.225.662.573,00, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp1.556.305.131.545,00,- pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp852.293.395.256,00-
Iriane menjelaskan, besarnya rencana PAD tersebut menunjukan pentingnya upaya pemerintah daerah untuk terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi penerimaan daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, perbaikan tata kelola pemungutan, werta penhembangan potensi ekonmi daerah secara berkelanjutan.
Sementara belanja daerah tahun 2027 direncanakan sebesar Rp2.412.663.044.023,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp1.699.320.472.622,21,- belanja modal Rp380.494.239.498,79,- belanja tidak terduga Rp10.000.000.000,00,- belanja transfer Rp322.848.331.902,00.
Adapun berdasarkan rancangan yang disampaikan, terdapat surplus anggaran sebesar Rp6.562.618.550,00 yaitu selisih antara rencana pendapatan daerah dan rencana belanja daerah. Surplus tersebut direncanakan untuk menutup pengeluaran pembiayaan daerah terdiri atas, penyertaan modal daerah Rp5.000.000.000, pengeluaran pembiayaan Rp1.562.618.550.
“Pelaksanaan anggaran akan diarahkan pada pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyelenggaran pemerintahan yang efektif serta akuntabel,” tutur Iriane.
Selain itu, kata Iriane, pemerintah daerah akan terus mendorong optimalisasi PAD melalui penguatan basis data penerimaan, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi, serta pengelolaan aset dan kekayaan daerah secara produktif dan bertanggung jawab dan terdapat tambahan pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. TAR
