PARMOUT, MERCISUAR – Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) dinilai masih belum optimal, bahkan masih jauh dari harapan. Beberapa persoalan pengelolaan keuangan belum terselesaikan dengan baik.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPKP Sulteng, Sofyan Antonius, saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Parmout, Rabu (15/8/2018) di lantai dua kantor bupati Parmout.
“Capaian kinerja pemerintah Parigi Moutong masih belum optimal dan masih jauh dari harapan,” tegasnya.
Hal tersebut kata dia, dapat terlihat dari opini LKPD masih WDP, level maturitas SPIP di level 1 dan Kapabilitas APIPnya masih berada pada level 2 dengan catatannya seharusnya bisa mencapai level 3 penuh, evaluasi SAKIP masih CC, kompilasi data Siskeudes belum 100 persen serta penggunaan aplikasi SIMDA menggunakan SIMDA BMD.
Bahkan kata dia, capaian kinerja secara umum di tiga RSUD harus lebih ditingkatkan kembali terutama dalam hal penatausahaan keuangannya. Perusahaan daerah yang seharusnya sebagai investasi pemerintah kabupaten malah jauh dari harapan dan tidak menghasilkan potensi pendapatan daerah.
Sofyan menuturkan, Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong masih perlu meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya dengan meningkatkan level APIPnya agar bisa mencapai level 3 penuh. Dan sebagai leading sector dalam peningkatan level maturitas SPIP, inspektorat perlu mendorong OPD agar melalukan penilaian resiko, sehingga akan memudahkan auditor menyusun program pengawasan berbasis resiko.
Ia menuturkan, perwakilan BPKP Sulteng sebagai mitra pemerintah, siap membantu Pemda dengan berkoordinasi aktif terkait poin-poin yang harus ditingkatkan.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengakui kalau masih memiliki kendala dalam pelaporan keuangan, akibat belum maksimalnya pengelolaan aset yang ada.
Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai , saat pertemuan dengan BPKP. Dimana pihaknya mengatakan bahwa Parigi Moutong dalam hal laporan keuangan masih memiliki kendala atau masalah pengelolaan yang belum optimal pada bidang administrasi keuangan, aset dan juga masalah belum diterapkanya sistim pengawasan internal pemerintah di masing-masing OPD. TIA
