PARMOUT, MERCUSUAR – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), Rezky Samadani mengaku bersyukur pengelolaan keuangan dana hibah yang digelontorkan sebesar Rp 125 juta ke organisasi tersebut bersih dari temuan.
“Sebelumnya pada bulan Mei 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulteng sempat mengeluarkan Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) yang isinya ada kesalahan penggunaan anggaran di KNPI sebesar Rp 22.110.000 pada makan dan minum,” kata Rezky, Senin (2/6/2018).
Namun, setelah pihaknya mengonfirmasi hal itu ke BPK langsung, pihak BPK segera menyimpulkan temuan tersebut adalah kesalahan administrasi dan segera mengeluarkan rekomendasi agar nota makan minum pada rumah makan yang dipersoalkan pada LHP KNPI, segera mengeluarkan nota baru.
“Temuan ini cukup membuat kami terkejut karena selisihnya memang sangat besar, kami konfirmasi langsung ke rumah makan dan hasilnya kami laporkan kembali ke BPK,” jelas dia.
Dengan upaya tersebut ia sangat bersyukur sebab mereka tidak mengembalikan dana sebesar Rp22.110.000 karena telah dapat dipertanggungjawabkan.
“Sampai saat ini kami masih menunggu konfirmasi keuangan daerah terkait hasil temuan itu dan hasilnya mereka mengaku sudah tidak ada masalah,” ujarnya.
Baginya, pertanggungjawaban dana hibah merupakan persoalan yang harus diseriusi agar menjadi pembelajaran sejak dini, dalam mengelola keuangan daerah. INT
