BESUSU TENGAH, MERCUSUAR – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengungkapkan, jumlah anak disabilitas di Sulteng sesuai data dari BPS Sulteng, mencapai lebih 5000-an anak, sementara jumlah anak disabilitas yang mengikuti pendidikan masih berjumlah 2900-an lebih anak. Jadi masih ada sekitar 2100 anak disabilitas yang belum terjangkau pendidikan di Sulteng.
Jumlah tersebut diungkapkan pada peringatan Hari Disabilitas Sedunia yang dilaksanakan oleh Disdik Sulteng. Dari 2900 lebih anak yang tersebar di 33 SLB yang tersebar di Sulteng, dapat dikatakan masih jauh dari cukup, sesuai jumlah kecamatan dan kabupaten di Provinsi Sulteng. Apalagi data anak disabilitas masih sangat terbatas, karena kurangnya koordinasi dari pihak kelurahan/desa, kecamatan hingga kabupaten/kota di Sulteng, tentang jumlah pasti anak disabilitas.
“Kami mengakui masih ada banyak anak disabilitas yang belum bisa masuk sekolah, karena ada beberapa faktor. Saat ini, anak yang masih bisa masuk sekolah adalah anak dengan kondisi disabilitas ringan. Untuk anak disabilitas sedang hingga berat, sudah sangat sulit untuk masuk sekolah, sebab mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa jika kondisinya sudah berat, apalagi kecacatan tertentu, memang sudah tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah,” ujar Kepala Disdik Sulteng, Yudiawati V. Widarrusliana, Selasa (3/12/2024).
Pihaknya mencontohkan anak autis yang berat, di mana mereka sudah tidak bisa menerima pembelajaran, keterampilan dan sebagainya. Mereka ada di masyarakat dan harusnya terhitung sebagai anak disabilitas. Hal ini diperparah dengan penyebaran anak disabilitas yang tidak merata di seluruh daerah di Sulteng. Akibatnya, ada anak-anak disabilitas di daerah tertentu, tetapi tidak ada sekolah di sana.
“Saat ini sekolah pendukung disabilitas hanya SLB, tetapi di daerah sangat sulit mendapatkan SLB. Rata-rata SLB di kabupaten paling banyak dua sekolah, kecuali di Kota Palu. Oleh karena itu, mereka juga akan sangat sulit mendapatkan akses pendidikan, sehingga kami berupaya untuk melakukan berbagai upaya untuk menginisiasi pembangunan sekolah pendukung disabilitas atau inklusi,” terangnya.
Yudiawati mengatakan, memang sejak dua tahun terakhir, Provinsi Sulteng belum mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan, sehingga mereka hanya dapat berharap dari pihak swasta, terkait bantuan pembangunan sekolah. UTM
