PALU, MERCUSUAR – Ketua Komisi III DPRD Sulteng Sonny Tandra didampingi Wakil Ketua Komisi H Zainal Abidin Ishak menerima kunjungan konsultasi Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep).
Konsultasi itu dipimpin Ketua Komisi Muhammad Hata Maina dan anggota Komisi lainnya Burhan Alelaga dan Alaman Ajula, konsultasi tersebut diteriama diruang sidang utama DPRD, Rabu 25 Mei 2022.
Muhammad Hatta mengatakan mereka datang untuk menindaklanjuti hasil rapat kerja komisi II terkait peningkatan jalan provinsi ruas jalan Sanyong Seasa sepanjang 40 KM dan Salakan Sambiut sepanjang 63 KM.
Menurutnya dua ruas jalan ini merupakan jalan provinsi yang mana keadaanya saat ini sudah rusak parah, sehingga untuk melaluinya membutuhkan waktu yang lama.
Dalam kesempatan itu juga Ketua Komisi II juga menyampaikan bahwa salah pelabuhan/dermaga yang ada dikabupaten bangkep juga membutuhkan perhatian.
Pasalanya jika tidak diperbaiki maka deramga tersebut akan rubuh karena kondisi beberapa tiang penyangga dermaga sudah pisah.
Menurutnya dermaga tersebut dibangun tahun 1999 yang mana sampai hari ini belum ada perbaikan
Menanggapi hal itu Ketua Komisi III menyampaikan bahwa selama dua tahun ini anggaran APBD direkofusing untuk penanggulangan covid 19
“Kami khusunya komisi III sudah membagi dana APBD itu seadil mungkin, kami dengan teman teman sudah berjuang sedemikian mungkin hanya saja kenyataanya dananya terbatas,”katanya.
Sementara pada 2023 nanti program Gubernur Sulteng yakni pendidikan gratis bagi SMA/SMK sederjat se Sulteng akan menelan biaya kurang lebih Rp90 miliar.
Belum lagi Pilkada serentak 2024 yang juga akan menggunakan dana APBD tahun 2023. Termasuk anggaran pembangunan masjid agung membutuhkan dan Rp200 Miliar sampai Rp 400 Miliar. Dasar ini kemungkinan besar beban APBD tahun 2023 cukup berat.
Ia juga mengigatkan semoga yang disampaikan ke Komisi III kali ini sudah menjadi skala prioritas di kabupaten atau belum olehnya hal ini harus sduah disampaikan saat Musrembang jika ini menjadi prioritas.
Sebab Gubernur mempunyai program Rp100 Miliar per kabupaten yang dikucurkan dalam bentuk program. Karena itu apakah usulan ini sudah dimasukkan skala prioritas sehingga bisa diperjuangakan bersama.
Pihaknya akan berupaya bahwa usulan baik jalan dan pelabuhan agar bisa didanai oleh APBN sebab melihat anggaran yang ada di APBD Sulteng sangat tidak mungkin.
“Semoga kita berdo’a agar pendapatan daerah kita pasca pandemi ini meningkat sehingga usulan uslan tersebut bisa direalisasikan,”pungkasnya.*/TIN
