PALU, MERCUSUAR – Komisi III DPRD Sulteng menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait, menyangkut masalah sulitnya masyarakat mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis solar, sehingga mengakibatkan antrian panjang di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulteng khususnya di beberapa SPBU di Kota Palu.
Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Sony Tandra ini berlangsung di ruang Baruga Kantor DPRD Sulteng, Selasa (5/4/2022).
Hadir dalam rapat ini yakni Wakil Ketua Komisi III Zainal Abidin Ishak, Sekretaris Komisi III Abdul Karim Aljufri, serta anggota Komisi III lainnya yakni Husman Brant Toripalu, Nasser Djibran, Sri Atun dan Aminullah BK.
Sementara dari instansi terkait yang hadir yakni dari Korem 132 Tadulako yang diwakili Kasi Intel Kolonel Inf. Rakhmat S, Kapolda Sulteng diwakil Irwasda Kombes Pol. Asep Ahditna dan Wadir Krimsus Polda Sulteng AKBP Agus Setiawan, Pertamina diwakil Rizal Julianti dan Wira Setyawan, serta dari Biro Ekonomi Pemprov Sulteng diwakil Subhan Basir, Fadli Godal dan Farida Karim.
Dalam RDP ini, disepakati pembentukan Satuan Tugas (Satgas) BBM yang akan bertugas melakukan pengawasan di lapangan utamanya di semua SPBU di Kabupaten/kota untuk mencegah penyaluran BBM yang tak sesuai peruntukannya.
Komisi III DPRD Sulteng juga menyoroti banyaknya pengisian jerigen yang akhirnya mengakibatkan antrian panjang kendaraan motor dan mobil, karena petugas SPBU terkadang lebih memprioritaskan pengisian jerigen dari pada mobil dan motor yang telah mengantri lama.
Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Sony Tandra dalam kesempatan itu mengatakan, saat ini antrian BBM di beberapa SPBU masih saja terjadi. Olehnya, Sony Tandra menyampaikan bahwa kelangkaan BBM bisa berdampak pada jatuhnya pemerintahan.
Kolonel Infantri Rakhmat memberikan tanggapan bahwa adanya kelangkaan BBM juga sangat disayangkan pihak Korem.
“Kami dari Korem 132 Tadulako, siap membantu fungsi pengawasan terhadap penyaluran BBM. Untuk pengisian BBM melalui jerigen, kalau bisa dilaksanakan ketika di akhir pengisian kendaraan,” sarannya.
Sementara Irwasda Polda Sulteng, Kombes Asep Ahditna dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa salah satu faktor kelangkaan BBM diakibatkan adanya pelonggaran aktivitas masyarakat yang sebelumnya ada PPKM.
“Kami siap membantu mengawasi dan mensosialisasikan kelangkaan BBM dan penyalahgunaannya,” kata Kombes Asep Ahditna.
Anggota Komisi III DPRD Sulteng, Zainal Abidin Ishak dalam kesempatan itu bertanya tentang perkembangan depot yang ada di Sulteng yang terdiri dari Depot Donggala, Poso, Banggai, Tolitoli dan Moutong, bagaimana perkembangan selama ini dalam hal penambahan kuota BBM.
“Saya berharap ada gambaran dari pertamina, karena tidak menutup kemungkinan ada yang main – main. Sekarang ini antara solar dan dexlite sudah lebih 100%, antara pertalite dan pertamax sudah jauh. Oleh karena itu, kita minta pertamina berikan gambaran berpaa besar kuota setiap depot,” pintanya.
Huismant Bram Toripalu menegaskan, agar secepatnya pertamina memberikan data kepada DPRD Sulteng terkait kuota BBM dari 5 Depot Pertamina di Sulteng, sehingga bisa disimpulkan apakah kuota itu terpenuhi atau tidak.
Sementara Abdul Karim Al Jufri agak sedikit kesal karena sudah beberapa kali rapat dan pihak DPRD sudah berapa kali memberikan solusi, namun kenyataanya solusi itu tidak terlaksana di lapangan.
“Saran dari Korem dan Polda itu baik untuk dilaksanakan, marilah kita laksanakan apa yang sudah menjadi keputusan,” katanya.
Setelah mendengarkan pendapat dan masukkan dari semua pihak yang dair dalam RDP itu, Ketua Komisi III Sony Tandra akhirnya menyimpulkan beberapa poin hasil RDP itu yakni; Pertamina dan Biro Ekonomi diminta memberikan data kuota BBM di masing – masing depot. Selanjutnya Membentuk satuan tugas (Satgas) BBM dengan merevisi satgas yang sudah ada sebelumnya.
Biro Ekonomi akan menyusun pembuatan Satuan Tugas dengan melibatkan TNI/Polri di dalamnya.TIN
