Dugaan Pelanggaran Administratif, KPU Buol dan Parmout  Diberikan Teguran Tertulis 

  • Whatsapp
HHHLLL-ff3ea223
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) membacakan putusan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 oleh KPU Parigi Moutong (Parmout) dan kabupaten Buol, Rabu (5/10/2022).FOTO : IST

PALU, MERCUSUAR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) membacakan putusan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 oleh KPU Parigi Moutong (Parmout) dan kabupaten Buol, Rabu (5/10/2022).

Putusan itu dibacakan secara bergantian oleh Majelis Pemeriksa terdiri Ketua Bawaslu Sulteng Jamrin, Anggota Bawaslu Nasrun, Ivan Yudharta dan Darmiati.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulteng Nasrun menuturkan, Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat bahwa keputusan KPU 346 tahun 2022 tidak dapat berlaku surut.

“Berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan partai politik pada kepengurusan tingkat Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pasal 125,” ujar Nasrun.

Nasrun menjelaskan, jawaban terlapor terkait klarifikasi keanggotaan partai politik kegandaan eksternal melalui Video Call yang tidak diatur dalam tahapan verifikasi administrasi namun kaidah hukum utama klarifikasi melalui video call telah diatur dalam tahapan verifikasi faktual sesuai pasal 91 ayat 1 PKPU nomor 1 tahun 2022.

“Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 39 ayat 1 dan pasal 40 ayat 4 PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi penetapan partai politik peserta Pemilu,” sebut Nasrun.

Sementara itu Ketua Bawaslu Sulteng Jamrin menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.

Sehingga Bawaslu Sulteng memberikan teguran tertulis terhadap terlapor KPU Parmout untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jamrin menjelaskan sesuai dengan Perbawaslu 8 tahun 2018, pihak terlapor maupun pelapor dapat melakukan koreksi dengan masa waktu tiga hari kepada Bawaslu RI sejak putusan dibacakan.

Baca Juga