PALU, MERCUSUAR – Hanya selang beberapa jam pengumuman kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat, Sabtu pekan lalu, beberapa harga komoditi pokok juga mulai melakukan penyesuaian harga.
“Hal ini sudah sunatullah. Begitu harga BBM naik, sudah pasti berimbas pada sektor lain yang juga akan mengalami kenaikan harga,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag, MH, dalam rilis resmi Fraksi PKS DPRD Sulteng, menyikapi kenaikan harga BBM, Selasa (06/09).
Menurut Bunda Wiwik, sapaan akrabnya, dari survey yang dilakukan fraksinya, beberapa jenis komoditi telah mengalami kenaikan, baik yang secara langsung, maupun tidak langsung terkait dengan BBM.
“Harga komoditi di pasar, hampir semua telah mengalami kenaikan. Kalau ada yang tidak naik, misalnya sayur kangkung seikat tetap harganya seribuan, tapi jumlahnya makin sedikit,” katanya.
Kenaikan BBM yang diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok, lanjut dia, sudah tentu semakin membuat rakyat tercekik. Mestinya, kata dia, kenaikan BBM tidak dilihat hanya sebagai persoalan sederhana. Sebab, BBM berpengaruh dalam mata rantai ekonomi.
Dalam penilaian Fraksi PKS DPRD Sulteng, janji pemerintah akan menggelontorkan bantuan langsung tunai sebagai kompensasi dari kenaikan BBM, tidak akan banyak berpengaruh. Sebab belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Dalam pengalokasian bantuan juga banyak yang pesimistis, mengingat selama ini banyak bantuan yang dimanipulasi.
“Dulu pada 2013, Jokowi pernah bilang bahwa BLT dan BLSM tidak mendidik. Lha sekarang, justru jadi program kebijakan pemerintah pusat,” kata Bunda Wiwik.
Ia juga mempertanyakan alasan pemerintah sehingga mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM, sementara harga minyak dunia sedang mengalami penurunan.
“Jika memang kas negara banyak tergerus dengan subsidi, lalu kenapa program pemindahan ibu kota pemerintah memiliki anggaran. Demikian pula program kereta api cepat yang dulu katanya murni dilakukan swasta, tetapi sekarang dibiayai oleh APBN,” ungkapnya.
Olehnya, Fraksi PKS DPRD Sulteng menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Jika saat ini harga BBM sudah naik, pihaknya meminta agar diturunkan kembali.
Di sisi lain, dalam pandangan umum Fraksi yang disampaikan FPKS dalam sidang paripurna DPRD Sulteng, Senin 5 September 2022, meminta kepada pemerintah provinsi, agar melakukan langkah-langkah antisipatif. Sebab menurut Bunda Wiwik, kenaikan BBM sudah pasti akan menimbulkan gejolak, baik gejolak ekonomi maupun gejolak sosial.
“Hari ini saja (Selasa 6 September 2022), sudah ada elemen masyarakat yang turun ke jalan, menyatakan penolakannya dengan kenaikan harga BBM. Mungkin besok mahasiswa atau kelompok masyarakat lainnya. Juga perlu diantisipasi, jumlah penduduk miskin sudah akan ikut naik,” tandasnya.*/TIN
