PALU, MERCUSUAR – Ketua DPRD Provinsi Sulteng Dr.Hj.Nilam Sari Lawira.SP.MP, hadir secara langsung pada pelaksanaan pembukaan Forum Perangkat Daerah dan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakortekrenbang) Provinsi Sulteng Tahun 2024, kegiatan tersebut bertempat di Hotel Best Westren Plus Coco Palu, Senin (18/03/2024).
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sulteng Dr.Hj.Nilam Sari Lawira.SP.MP, menyampaikan dalam sambutannya bahwa saat ini provinsi sulteng pada bulan april tahun 2024 sudah akan mencapai umur 60 tahun dan pembangunan di provinsi sulteng ini terbilang cukup pesat dalam satu dekade terakhir.
“Namum perkembangan pembangunan di wilayah ini sempat terhenti akibat adanya runtutan bencana yang menimpa provinsi sulteng yakni pada 28 september 2018 terjadi bencana gempa bumi,tsunami dan likuifaksi yang berkekuatan 7,4 SR, serta diiringi pula bencana virus covid-19 di awal tahun 2020 yang telah mewabah di wilayah sulteng sehingga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di provinsi sulteng yang dimana pertumbuhan perekonomian di sulteng saat itu telah mengalami penurunan mencapai 48,52% sehingga dampaknya cukup dirasakan bagi masyarakat di sulteng.” Jelas Nilam Sari.
Ketua DPRD Provinsi Sulteng Dr.Hj.Nilam Sari Lawira.SP.MP, juga menyampaikan bahwa di Tahun 2023, terdapat tiga indikator kinerja pembangunan yang realisasinya melampaui target RPJMD Tahun 2021-2026 yakni Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mencapai 11,91 persen melampaui target sebesar 6,56 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,66 poin melampaui target 69,87 poin, serta Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 106,33 poin melampaui target sebesar 103,58 poin.
LPE yang tinggi lebih banyak ditentukan oleh atraktivitas Kawasan Industri Berbasis Logam Dasar di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, bukan didorong oleh atraktivitas multiplier effect belanja pembangunan berkualitas. Komponen IPM yang membuat Sulteng berada pada kategori tinggi didorong oleh Pendapatan Perkapita Disesuaikan atau Purchasing Power Parity (PPP) yang lagi-lagi ditunjang oleh Pendapatan Perkapita Kabupaten Morowali sebesar Rp500,- juta per tahun dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp100,- juta pertahun. Bukan oleh Dimensi Kesehatan dan Pendidikan sebagai indikator inklusivitas pembangunan.
Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3 persen pada Agustus 2022 menjadi 2,95 persen pada Agustus 2023 atau terjadi penurunan secara absolut dari 49,15 ribu jiwa penganggur menjadi 47,08 ribu penganggur menyisakan dominasi pengangguran lulusan SMK sebanyak 3.037 penganggur lulusan SMK atau 6,45 persen, dan pengangguran terdidik lulusan strata 1 mencapai 3,31 persen atau berjumlah 1.558 orang dan 1,62 persen atau berjumlah 762 orang lulusan Diploma I, II, III.
Sebaliknya, enam indikator ekonomi makro lainnya tidak tercapai yang berada di bawah target dalam RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2021-2026.TIN
