JAKARTA, MERCUSUAR – Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal agar dapat bersaing di perusahaan-perusahaan sektor investasi berbasis pertambangan. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi dan komunikasi (Korkom) bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI yang berlangsung pada Kamis (12/12/2024).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, H. Hidayat Pakamundi, SE, dihadiri oleh sejumlah anggota komisi, termasuk Wakil Ketua Zalzulmidah A. Djanggola, SH, CN, dan Sekretaris Komisi Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag, MH. Pada pertemuan itu, Komisi IV menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi terkait minimnya ketersediaan tenaga kerja terampil di Sulawesi Tengah, yang dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya angka penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, menyoroti pentingnya percepatan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Sulawesi Tengah. “Kami berharap Kemnaker dapat segera menyelesaikan pembangunan BLK di Sulteng, sekaligus melengkapi sarana dan prasarana pelatihan yang memadai. Dengan fasilitas ini, kami ingin mencetak tenaga kerja yang memiliki ilmu dan keterampilan sesuai kebutuhan industri,” ujar Hidayat.
Wiwik Jumatul Rofi’ah menambahkan, pelatihan berbasis vokasi sangat mendesak untuk direalisasikan, mengingat masih banyak tenaga kerja lokal yang tidak memenuhi persyaratan teknis industri. Ia juga meminta Kemnaker memperluas program BLK Komunitas di wilayah Sulteng sebagai upaya konkret mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
Wakil Ketua Komisi IV, Zalzulmidah A. Djanggola, menyarankan agar perencanaan BLK di Sulteng disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. “Kami harus mempersiapkan BLK yang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja generasi milenial, yang jumlahnya terus meningkat,” jelasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Ahirudin, ST, M.Ec.Dev., Kepala Bidang Koordinator Program Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Kemnaker, menjelaskan bahwa pemerintah telah memulai pelatihan di beberapa BLK di Kota Palu, dengan paket pelatihan seperti desain grafis, instalasi listrik, dan videografi. Namun, ia mengakui bahwa masih banyak daerah yang membutuhkan pelatihan berbasis kompetensi yang lebih relevan dengan sektor industri lokal.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat realisasi BLK yang efektif dan mampu mencetak tenaga kerja terampil, demi mendukung pembangunan ekonomi dan sektor investasi di Sulawesi Tengah.TIN
