PALU, MERCUSUAR – Berkaitan dengan rencana pemindahan hunian tetap bagi penyintas di Kota Palu ke Desa Pombewe, Kabupaten Sigi, membuat Partai Perindo kembali mengingatkan Walikota Palu soal keseriusannya mengurus para penyintas.
Ketua DPD Partai Perindo Kota Palu, Andri Gultom mengatakan, Pemerintah Kota Palu sangat lambat mengurus hunian tetap bagi penyintas, hal ini dikarenakan ketidakberpihakan Walikota Palu dalam hal penyelesaian lahan huntap di Tondo 1 dan Talise yang sebelumnya telah diselesaikan oleh mantan Wali Kota Palu, Hidayat.
“Jika pak wali kota serius, sudah pasti ini bisa selesai cepat dan mungkin sudah ada yang bisa menikmati Huntap dari lahan yang sudah di land clearing,” kata Andri dalam siaran pers nya, Kamis (13/1/2022).
Dia menjelaskan, penyelesaian hunian tetap di Palu terkendala pada tarik menariknya kepentingan antara Pemerintah Kota Palu dan eks perusahaan HGB di area tersebut. Padahal area itu sudah berakhir pada tahun 2019 dan tahun 2014. Sehingga Pemerintah memiliki hak untuk mengambil alih area itu untuk digunakan kepentingan penyintas.
“Total lahan HGB Tondo dan Talise sekitar 600an hektar, dan semuanya itu telah berakhir masa berlakunya. Ada yang berakhir 2019, dan ada yang 2014 seperti di Talise. Sehingga kalau berpihak ke penanganan penyintas, pak Walikota tidak perlu ragu untuk membangun Huntap di area itu, ” katanya.
Andri mengkhawatirkan jika Wali Kota Palu tidak memiliki sikap keberpihakan pada penyintas, maka area yang sudah disiapkan untuk hunian tetap akan kembali diberikan kepada perusahaan untuk menguasai HGB. Dan para penyintas harus menelan pahit dipindahkan ke Huntap Desa Pombewe, Sigi karena ketidaksiapan Pemerintah atas lahan.
“Ini yang kami khawatirkan sejak lama, bahwa di periode pak wali kota saat ini penanganan bencana tidak akan selesai, karena masih fokus mengejar prestise ketimbang prioritas,” tutupnya. */JEF
