POSO, MERCUSUAR – Anggota DPRD Poso, Sahir T. Sampeali menyikapi isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi.
Menurutnya, BBM subsidi yang diterapkan oleh pemerintah selama ini kurang tepat, karena belum dinikmati secara maksimal oleh masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkannya.
“Sehingga, kalau pemerintah merencanakan ingin menaikan harga BBM subsidi akibatnya sangat besar dan akan berdampak naiknya semua harga bahan pokok,” kata Ketua Komisi II DPRD Poso, Sahir T. Sampeali yang ditemui media ini, Rabu (31/8/2022).
Seharusnya kata dia, pemerintah tidak perlu menaikan harga BBM, tetapi melakukan pengawasan penyaluran BBM subsidi agar tepat guna dan tepat sasaran.
“Nah, ini yang harusnya perlu pemerintah pikirkan, bagaimana efektivitas tepat sasaran dan tepat guna penyaluran subsidi BBM tersebut. Kalau pemerintah tetap menaikan harga BBM, pasti akan sulit menemukan solusinya,” ujarnya.
Sekalipun lanjut Sahir, ada kompensasi subsidi lainnya yang diberikan oleh pemerintah. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), namun belum bisa menjamin kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini karena, bantuan subsidi itu bersumber dari dana desa, yang menurut regulasi pemerintah 40 persen dari dana tersebut digunakan untuk BLT. Berarti pemerintah dalam hal ini sudah mengklaim bahwa di setiap desa ada 40 persen orang miskin.
“Bagaimana mau ditekankan angka kemiskinan kalau seperti itu. Malah hanya diberi peluang orang untuk miskin,” tukasnya.
Jadi solusi kompensasi itu, menurutnya, kurang tepat untuk mengentaskan kemiskinan di negara ini. Lebih parah lagi kalau pemerintah menaikan harga BBM subsidi. ULY
