PALU, MERCUSUAR – Peran perempuan dan kelompok rentan dianggap penting untuk diakomodir, dalam kebijakan program pembangunan berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Inklusi di Provinsi Sulteng tahun 2021-2025.
Hal itu dikatakan Program Manager ERT-DRR JMK YLBH APIK Sulteng, Ichan melalui rilisnya kepada Media ini, Senin (22/3/2021).
Menurutnya, Sulteng selaku provinsi yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan terpilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur baru, dirasa perlu untuk menemukan momen tepat untuk membahas hal tersebut bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dinas Sosial (Dinsos) dan forum kelompok rentan provinsi dan organisasi masyarakat sipil lainnya.
“Kita telah melakukan pertemuan penyusunan rancangan RPJMD yang inklusi dengan melibatkan perwakilan kelompok rentan dan organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Tengah bersama Bappeda dan Dinsos Sulteng, pada Sabtu (20/3/2021) akhir pekan lalu,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, kegiatan dilaksanakan dengan tujuan dapat terwujudnya kebijakan program yang diakomodir untuk perempuan dan kelompok rentan dalam pembangunan berkelanjutan melalui penyusunan rancangan RPJMD inklusi Provinsi Sulteng Tahun 2021-2025.
Sementara itu, Program Officer ERT-DRR JMK YLBH APIK Sulteng, Maspa Labenu menambahkan kegiatan fasilitasi pertemuan penyusunan draft RPJMD yang inklusi tersebut, untuk menghubungkan bahasa perencanaan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng terpilih, Rusdi Mastura dan Ma’mun Amir yakni ‘tidak ada kata berhenti untuk kesejahteraan rakyat, gerak cepat menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju.’
Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi organisasi sipil untuk memberikan masukan penyusunan RPJMD inklusi, yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi masing-masing kelompok,” tutur Maspa.
Pertemuan yang dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Dalmonev Bappeda Sulteng, Rivan Burase tersebut, turut dihadiri Ketua Tim Penyusun RPJMD Gubernur terpilih Moh Ahlis Djirimu Ph.D bersama anggotanya dan perwakilan Dinsos Sulteng.
Selain itu, sejumlah organisasi masyarakat, seperti Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu di Indonesia (GERKATIN), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulteng, Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Sulteng, Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT), Jaringan Rakyat Miskin Sulawesi Tengah (Jarak Sulteng), Gema Lentera Peduli Tadulako (Maleo), KDS Sampesuvuku, SKP-HAM Sulteng, KPPA Sulteng, Solidaritas Perempuan (SP) Palu, dan Yayasan KOMIU.
“Persoalan yang dialami oleh perempuan dan kelompok rentan di Sulawesi Tengah yang disampaikan oleh organisasi sipil yang hadir, telah dicatat oleh tim penyusun RPJMD, dan akan dimasukkan dalam rancangan RPJMD agar menjadi lebih inklusi” ujar Ketua Tim Penyusun RPJMD Gubernur terpilih Moh Ahlis Djirimu, menanggapi pertemuan tersebut.
Kegiatan pertemuan ini turut disediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang memudahkan Natasya, perwakilan GERKATIN usia muda yang menyuarakan kebutuhan seperti perlunya penyediaan JBI lebih luas di layanan publik, akses Pendidikan yang inklusi hingga tingkat perguruan tinggi, serta akses mendapatkan pekerjaan yang bukan hanya memprioritaskan laki-laki. IEA/*
