Desa Penyangga TN Lore Lindu Kerjasama Pengelolaan Zona Tradisional

HLL-154de77c

PALU, MERCUSUAR – Masyarakat harus dapat menerima manfaat ekonomi, melalui pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari kawasan konservasi, tanpa harus mengurangi nilai dan fungsi dari kawasan konservasi tersebut.

Hal ini disampaikan Ir. Wiratno, selaku Direktur Jenderal KSDAE – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam pembukaan Workshop dan Review Pelaksanaan KKM di 40 Desa Penyangga TN Lore Lindu, Selasa (30/11/2021), di Swiss-belhotel, Palu, Sulawesi Tengah.

KKM atau Kesepakatan Konservasi Masyarakat merupakan inisiasi yang dilakukan oleh Balai Besar TN Lore Lindu (BBTNLL) bersama Forest Programme (FP) III Sulawesi, yang telah dimulai prosesnya sejak 2018 lalu. Konsep ini bernaung dalam skema Kemitraan Konservasi Masyarakat untuk desa-desa yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) antara desa dan BBTNLL.

Sementara itu, Ir. Jusman selaku Kepala Balai Besar TN Lore Lindu dalam paparannya menyampaikan bahwa Kemitraan Konservasi merupakan salah satu jalan tengah dalam penyelesaian berbagai konflik pengelolaan kawasan taman nasional, sekaligus menempatkan masyarakat sebagai subyek pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam prosesnya di tingkat tapak, inisiasi KKM ini dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Konservasi Desa (LPKD), yang dibentuk di 40 desa penyangga sekitar kawasan TNLL. PKS antara desa dan BBTNLL memungkinkan masyarakat mengembangkan berbagai usaha di zona tradisonal yang disepakati.

Berbagai usaha pemanfaatan HHBK yang dikembangkan oleh ke-40 LPKD ini seperti pengembangan kerajinan berbahan rotan, bambu, dan pandan; budidaya lebah madu; pengembangan produk lokal seperti kopi dan gula aren; dan sebagainya.

Pengembangan usaha LPKD ini juga dibantu dalam skema Dana Konservasi Desa yang difasilitasi bersama oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Sulawesi dan BBTNLL, juga dalam payung kegiatan FP III Sulawesi.

Pos terkait