BUNGKU, MERCUSUAR – Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng menyambangi Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali dalam rangka membangun sinergitas antara kedua belah pihak terutama dalam penanganan Covid-19.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan untuk Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, Yudiawati Vidinia, Senin (5/7/2021). Ia dan beberapa stafnya mengadakan pertemuan dengan Kepala Puskesmas di sembilan kecamatan di Aula Dinas Kesehatan dalam rangka Bina Wilayah Kabupaten Morowali.
“Selain melakukan sinergitas dalam upaya penanganan Covid-19, kami juga menyuarakan pencegahan penularan dan vaksinasi,”ujar Yudiawati yang ditemui usai memimpin pertemuan.
Kabupaten Morowali menurutnya secara garis besar bicara soal pelayanan kesehatan telah menampakan kemajuan. Hal itu dilihat dari sudah hadirnya dua Rumah Sakit (RS) di wilayah tersebut yakni RS Morowali yang terdapat di ibu kota kabupaten dan RS yang berada di pulau yaitu RS. Paku.
Dari sisi tenaga kesehatan Puskesmas sudah memenuhi kriteria sembilan standar tenaga kesehatan yakni antara lain memiliki dokter gigi, perawat, bidan, sanitasi gizi, sarjana Kesehatan Masyarakat, analisis dan farmasi atau apoteker.
“Sudah terpenuhi dari sisi peralatan. Tapi masih ada di bawah 50 persen dan ada yang sudah 100 persen,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu ditemukan ada beberapa persepsi yang belum terhubung antara Provinsi dan Kabupaten. Misalnya penempatan tenaga farmasi atau apoteker. Masih ada beberapa Puskesmas yang minim tenaga farmasi begitu juga dengan dokter. Namun di puskemas lainnya justru kelebihan.
“Kami akan menyampaikan ini kepada provinsi,” katanya lagi.
Sebelum menutup pertemuan itu, Yudiawati menggaris bawahi beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten secara bersama-sama memikirkan keberlangsungan pelayanan di Puskesmas Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan. Wilayah tersebut bisa dikatakan terpencil. Akses menujunya harus dengan kapal.
“Jangan sampai nanti puskesmas ini semakin lama semakin tidak meningkat pelayanannya,” katanya lagi.
Ia juga meminta agar dalam memberikan pelayanan vaksin. Jangan ada tebang pilih. Jangan sampai keterbatasan vaksin, justru justru mengutamakan pelayanan publik. Padahal, vaksin dimanfaatkan untuk semua masyarakat.
“Menurut saya itu diskriminasi. Karena hak semua orang untuk divaksin,” kata Yudiawati.INT
