POSO, MERCUSUAR – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Poso dengan menghadirkan pihak eksekutif menyikapi terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan ketersediaan stok BBM bersubsidi di Kabupaten Poso, digelar pada awal pekan kemarin.
RDP yang dipimpin langsung Ketua DPRD Poso, Sesi Mapeda tersebut berlangsung tertutup di ruang sidang paripurna.
Usai RDP tersebut, Ketua DPRD Poso, Sesi Mapeda pada sejumlah wartawan menyampaikan bahwa rapat tersebut menghadirkan Bupati Poso bersama Forkominda serta kepala OPD terkait, yang membahas soal terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi dan solusinya.
”Oleh karena itu, kami tadi mengundang Pemkab Poso, Forkompimda, untuk duduk bersama dalam RDP, dengan harapan agar persoalan kelangkaan BBM di Poso bisa diselesaikan, dengan cara yang baik dan terintegrasi. Pemkab Poso sebagai leading sektor penyaluran BBM bersubsidi, nantinya di-backup oleh aparat keamanan, khususnya Polri/TNI dan Kejaksaan,’’ ujar Sesi KD Mapeda.
Ditambahkannya, RDP berakhir dengan melahirkan rekomendasi yang tertuang dalam empat poin penting, agar secepatnya ditindaklanjuti oleh Pemkab Poso.
Keempat poin penting rekomendasi yang dimaksud, di antaranya meminta kepada Pemkab Poso melakukan verifikasi dan menghitung kembali jumlah kuota BBM bersubsidi yang sesuai dengan kebutuhan, agar tepat sasaran.
Selain itu meminta Pemkab Poso untuk membuat mekanisme pendistribusian BBM bersubsidi yang ketat, dengan harapan kuota BBM yang diterima, bisa tersalurkan kepada masyarakat yang berhak, seperti petani, nelayan serta beberapa jasa umum lainnya, sehingga kebutuhan masyarakat umum tidak ikut terganggu.
