Kemudian, Pemkab Poso nantinya dalam pendistribusian BBM, agar di-backup penuh oleh TNI/Polri serta Kejaksaan, guna menghindari adanya pelanggaran hukum atau resiko lainnya yang tidak diharapkan.
“Poin terakhir yang tertuang dalam rekomendasi, DPRD Poso akan melakukan pengawasan penuh terhadap kinerja Pemkab Poso selama satu bulan ke depan, apakah ada perubahan yang signifikan dari kondisi yang carut marut seperti sekarang ini, terkait kelangkaan BBM bersubsidi, seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat selama ini, atau tidak,” ungkap Sesi Mapeda.
Meski tidak tertuang dalam empat poin rekomendasi tersebut, namun sejumlah anggota DPRD Poso yang turut hadir saat itu, berencana membentuk tim Pansus, terkait adanya kelangkaan BBM bersubsidi di Kabupaten Poso menyusul kenaikan harga. ULY
