PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM bersubsidi tepat sasaran, yang terdiri dari Polri, TNI, BIN, Kejaksaan Tinggi, dan Pemerintah Provinsi Sulteng.
Hal itu disampaikan Gubernur, sebagai salah satu kesimpulan dalam rapat bersama unsur Forkopimda Provinsi Sulteng, untuk mengantisipasi antrean panjang BBM di SPBU, serta memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran, di ruang kerja Gubernur, Senin (19/9/2022).
Rapat tersebut dihadiri di antaranya Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Rudi Sufahriadi, Kepala BIN Daeah Sulteng, Kolonel Inf. Arman Dahlan, Pj. Sekdaprov Sulteng, Kepala Badan Kesbangpol, Kadis Perhubungan, Karo Ekonomi, Kepala Sam Ritail Sultengbar PT Pertamina, Fahri Rizal Hasibuan, serta Hiswana Migas.
Kesimpulan lainnya, Gubernur mendukung upaya yang akan dilakukan Kapolda untuk pelaksanaan pemetaan dan melakukan penindakan terhadap pelaku yang menyalahgunakan BBM bersubsidi.
Selain itu, Gubernur akan mengusulkan kepada Menteri Keuangan dan PT Pertamina untuk meningkatkan kuota BBM Bersubsidi di Sulteng.
Sebelumnya, Gubernur juga menyampaikan rasa syukurnya karena didatangi oleh perwakilan Organisasi Angkutan Darat (Organda), yang meminta penjelasan terkait panjangnya antrean BBM jenis solar di setiap SPBU. Kondisi tersebut diakui sangat menyusahkan anggota Organda.
“Mungkin ada yang bermasalah dalam pemanfaatan BBM bersubsidi tersebut yang tidak tepat sasaran,” kata Gubernur.
Kepala Sam Ritail Sultengbar PT Pertamina, Fahri Rizal Hasibuan, dalam rapat bersama Gubernur dan Forkopimda menyampaikan analisasa PT Pertamina dan Bareskrim bahwa Sulteng masuk daerah suspek area penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dalam waktu dekat, Bareskrim Polri akan turun ke Sulteng, untuk melihat secara langsung bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Kapolda Sulteng, Irjen Pol Rudi Sufahriadi menyampaikan akan terlebih dahulu melakukan pemetaan, yang diharapkan dapat dibantu BIN Daerah dan Pemda, untuk selanjutnya akan dilakukan penindakan jika terjadi penyalagunaan BBM bersubsidi.
Sementara itu, Kabinda Sulteng, Kolonel Inf. Arman Dahlan menyampaikan dengan adanya perbedaan harga BBM solar bersubsidi dan BBM industri membuat pihak-pihak melakukan tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan tidak tepat sasaran. Menurutnya, banyak pihak yang melakukan kegiatan usaha memanfaatkan BBM solar dengan tidak sesuai sasarannya, dengan menyalahgunakan ketimpangan harga tersebut. */IEA
