PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura mengukuhkan Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026, di ruang Polibu kantor Gubernur, Senin (1/11/2021). Hal ini berdasarkan SK Gubernur Sulteng Nomor: 821.29/236/DIS.TPH-G.ST/2021.
Adapun sebagai Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Sulteng, yakni Hasanuddin Atjo. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan dan Holtikultura Sulteng, Tri Lamakampali menyampaikan, Komisi Penyuluhan Pertanian diatur dalam undang – undang. Diharapkan, KPPP dapat berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Komisi penyuluhan dalam arti luas, meliputi perkebunan, kelautan, dan perikanan.
“Sehingga dengan penetapan Hasanuddin Atjo sebagai Ketua Penyuluh Pertanian, diharapkan akan memberikan dampak besar, untuk kemajuan pungsi penyuluhan pertanian secara luas,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, mengucapkan selamat kepada Komisi Penyuluhan Pertanian yang telah dikukuhkan. Ia berharap Komisi Penyuluhan Pertanian dapat berpartisipasi dalam memajukan pertanian Sulteng, serta menjadikan Sulteng sebagai pusat logistik pangan untuk mendukung ibu kota negara baru.
“Saat ini Sulteng harus mempersiapkan diri sebagai daerah penyangga ibu kota negara baru,” ujar gubernur.
Menurutnya, Sulteng harus ada loncatan, supaya bisa menjadi daerah yang maju. Sulteng juga harus menjadi in corporate, untuk dapat mendukung peningkatan fiskal daerah. Melihat potensi yang ada, tahun 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulteng bisa meningkat sampai Rp10 triliun.
Melihat potensi yang ada ujar gubernur, Perusda harus dipersiapkan untuk berperan dalam mengelola Sumber Daya Alama (SDA) daerah ini. Sebab, Sulteng memiliki SDA yang sangat besar.
“Maka untuk memberikan dukungan dalam pengelolaannya saya sebagai gubernur, harus memiliki dukungan yang kuat dari pemerintah pusat, seperti dari menteri kabinet dan dari Presiden Joko Widodo,” katanya.
Gubernur menjelaskan, untuk menjadikan Sulteng menjadi pusat logistik, saat ini sudah dipersiapkan lahan di pantai barat Kabupaten Donggala seluas 20.000 hektar, untuk pengembangan food estate dan 2.000 ha di Kabupaten Sigi.
“Kita juga harus mendukung masyarakat, untuk memiliki akses jaringan teknologi,” ujar gubernur.
Menteri PDTT kata dia, akan melakukan peluncuran pembangunan Smart Village di Desa Pakuli Kabupaten Sigi, sebagai pilot project pembangunan Smart Village pada 1.000 desa di Sulteng. Harapannya masyarakat dapat lebih pintar ke depan dengan adanya jaringan teknologi di desa.
Gubernur juga menyampaikan, untuk mempersiapkan Sulteng sebagai daerah penyangga ibu kota, maka pembangunan infrastruktur untuk koneksitas, baik darat dan laut harus dibangun, sehingga distribusi barang bisa lebih lancar dengan pembangunan infrastruktur jalur darat dan jalur laut. BOB
