BUNGKU, MERCUSUAR – Tahun 2024, Kabupaten Morowali akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Namun, angka partisipasi pemilih di wilayah tersebut menempati posisi paling rendah di Sulteng yakni sekitar 52 persen.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Daerah (KPUD) Provinsi Sulteng Tanwir Lamaming dalam sambutannya pada acara rapat koordinasi Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bersama stakeholder tingkat Kabupaten Morowali dengan tema ‘Mengurai Permasalahan Data Pemilih Menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024’ Kamis (2/11/2021) di Aula KPUD Morowali.
“Waktu pemilihan gubernur. Baru kali ini Morowali anjlok. Bahkan lebih anjlok dari Kota Palu,” ungkap dia.
Berdasarkan data Pilkada di tahun 2018, ditemukan beberapa wilayah memiliki angka partisipasi sangat rendah dalam pemilihan. Wilayah itu ada di Kecamatan Bahodopi, tambah Ketua KPUD Kabupaten Morowali, Ervan.
Dari data yang dihimpun, di kecamatan tersebut terjadi lonjakan penduduk. Dalam kurun tiga tahun, angka wajib pilih di Bahodopi naik lebih dari 100 persen.
“Namun, saat Pilkada kemarin partisipasi pemilihnya hanya sekitar 27 persen,”ujarnya.
Hal itu berbanding terbalik dengan wilayah lainnya, seperti Kecamatan Bungku Timur yang partisipasi pemilihnya mencapai 93 persen.
“Bahodopi yang membuat partisipasi pemilih di Morowali hanya mencapai 50 persen,” jelasnya lagi.
Sehingga hari ini, pihaknya melakukan rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan itu agar mendapatkan data pemilih yang kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan.
“Di pemilihan bupati dan gubernur ada belasan ribu yang tidak bisa kami temukan di lapangan,”ungkap dia.
Sebut saja di tahun 2020 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Morowali berjumlah 111.942. Namun berdasarkan pencoklikan pekan ketiga terdapat pemilih yang tidak ditemukan oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilu (PPDP) sebanyak 21.068 yang tersebar di delapan kecamatan.
Dari jumlah tersebut, jumlah pemilih tidak ditemukan paling banyak terdapat di Kecamatan Bahodopi yakni sebesar 17.657 orang, kedua Bungku Tengah 2.023 orang, Bungku Barat 650 orang, Bungku Timur 528 orang, Bumi Raya 95 orang, Bungku Selatan 83 orang, Bungku Pesisir 23 orang, dan Menui Kepulauan 16 orang.
Alasan di balik persoalan tersebut terdapat pemilih yang tidak dikenal hampir di semua wilayah di Kabupaten Morowali, banyak ditemukan pemilih yang tidak sesuai alamat tempat tinggal dengan KTP elektronik yang dimiliki, PPDP kesulitan melakukan pendataan karena banyaknya pemilih tidak dikenal.
Dan dari hasil diskusi, persoalan itu bermuara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Morowali. Saat ini instansi itu menerapkan sistem baru dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dimana aturan itu tidak mewajibkan warga melapor ke desa/kelurahan saat pindah domisili.
“Hal itu yang membuat kepala desa sampai hari ini tidak tahu warganya. Bahkan ada KTP warga yang tidak diambil bertahun-tahun di kantor desa,” katanya lagi.
Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rizal Baduddin mengungkapkan rendahnya daftar pemilih di Morowali menjadi satu catatan tidak baik untuk Morowali.
“Dan setelah dicari tahu ternyata itu terjadi Bahodopi. Alasannya karena ada perusahaan tambang tidak memberikan waktu libur pada karyawan,” jelasnya.
Selain itu, ada karyawan yang tidak ikut karena takut kehilangan insentif. Sehingga hari itu, pihak perusahaan tambang diminta hadir untuk membicarakan persoalan tersebut. Sayang, tidak juga hadir.
“Jadi seperti yang kita ketahui bersama, Morowali menjadi tempat yang sangat diminati oleh untuk mencari kerja. Namun di sisi lain, menjadi persoalan pada data pemilihan,”ungkapnya.
Pertemuan itu dihadiri Ketua KPUD Morowali, Ervan dan anggotanya, Ketua KPU Provinsi Sulteng, Tanwir Lamaming, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rizal Baduddin, Camat se-Kabupaten Morowali, Duckapil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A), perwakilan partai politik, TNI, PT. IMIP dan Waxiang. Namun, kedua perusahaan itu tidak hadir. INT
