SURABAYA, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Provinsi Sulteng, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi Pangan 2022, di salah satu hotel di Surabaya, Rabu (14/9/2022).
Pada Rakor tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, John Wempi Wetipo menyampaikan agar pemerintah daerah perlu untuk mengawasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di daerahnya masing-masing, agar tepat sasaran kepada masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk melaksanakan program gerakan penghematan energi.
Pemda juga dianggap perlu untuk menggalakkan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen, seperti cabai, bawang, dan komoditas lainnya, sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga dan membangun kerja sama antardaerah dalam memenuhi kekurangan komoditas.
Wempi menegaskan, pemerintah provinsi dapat mengumumkan persentase inflasi di kabupaten dan kota setiap bulannya. Langkah tersebut dilakukan, agar Bupati dan Wali Kota bekerja mengendalikan laju inflasi di daerahnya masing-masing.
“Dengan diumumkan persentase kabupaten dan kota, maka kita dapat mencermati daerah mana yang inflasinya terkendali,” ujar Wempi.
Selain itu, Wempi juga menyarankan Pemda perlu mengintensifkan jaring pengaman sosial, baik dari Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran bantuan sosial (bansos), anggaran desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU), maupun bansos dari pemerintah pusat.
Di lain sisi, Kepala Daerah beserta jajarannya juga diminta berhati-hati dan cermat dalam melakukan komunikasi kepada publik.
“Kepala Daerah harus memastikan pihaknya bekerja keras untuk mengendalikan inflasi, namun tidak lantas membuat masyarakat menjadi panik. Masyarakat diminta untuk tetap tenang, karena inflasi masih relatif aman dan terkendali,” tutur Wempi.
Upaya penting lainnya, kata dia, Pemda harus meningkatkan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta merespons cepat atas perkembangan harga dari waktu ke waktu.
Wempi mengungkapkan, berbagai hal itu sejalan dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo kepada Pemda yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, pada 18 Agustus 2022 lalu.
Arahan tersebut, di antaranya agar Pemda menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan, menambah pasokan komoditas pangan yang harganya bergejolak, memperlancar distribusi pasokan komoditas pangan, serta melakukan komunikasi yang efektif dan positif.
“Arahan lainnya dari Presiden, Pemda diharapkan dapat melaksanakan kerja sama antardaerah, untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan pokok antarwaktu dan antarwilayah,” imbuh Wempi.
Selain itu, Pemda perlu mendukung terciptanya ekosistem stabilitas harga dengan menjaga keseimbangan dari sisi pasokan produsen dan konsumen, mendorong produktivitas pangan, serta mempermudah investasi dengan tetap mengacu pada strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif).
Rakorpusda tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat lainnya. Selain itu, hadir pula Gubernur maupun Bupati dan Wali Kota dari sejumlah daerah.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura menyebut akan meminta Badan Pusat Statistik (BPS) dan BI dapat merilis inflasi setiap kabupaten dan kota setiap bulannya.
“Provinsi akan memberikan dukungan kepada Kabupaten dan Kota dalam upaya pengendalian inflasi daerah, sesuai dengan arahan Presiden dan Kementerian terkait,” kata gubernur. */IEA
