Pemkab Sigi Gelar Bimtek dan Pelatihan KHA

DP3A Kabupaten Sigi melaksanakan kegiatan bimtek dan pelatihan KHA, di Sriti Convention Hall Kota Palu, Kamis (12/11/2026). FOTO: SANAJI/MS

PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA), melalui Aplikasi E-Learning Kementerian PPPA-RI, di Sriti Convention Hall Kota Palu, Kamis (12/11/2026).

Dalam sambutannya Staf Ahli Bupati Sigi Bidang Hukum dan Politik, Roro Istanti mengatakan KHA merupakan instrumen internasional yang menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Ia melanjutkan, prinsip prinsip utama KHA ada empat poin meliputi nondiskriminasi, yaitu setiap anak memiliki hak yang sama tanpa membedakan layar belakang. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu setiap kebijakan dan tindakan harus mengutamakan kepentingan anak. Hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghargaan terhadap pandangan anak yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi.

“Keempat prinsip tersebut hendaknya menjadi pedoman bagi seluruh sumber daya manusia yang bekerja pada lembaga layanan, sehingga setiap bentuk pelayanan, pendampingan, penanganan, pengaduan maupun pengambilan keputusan selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak,” tegasnya.

Roro berharap, melalui pelatihan tersebut peserta dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta kapasitas dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip KHA sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Ia menekankan, pelayanan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara biasa-biasa saja. Namun dibutuhkan SDM yang profesional, responsif, memiliki empati, memahami perspektif anak, menjaga kerahasiaan identitas dan permasalahan anak, serta mampu memberikan pelayanan yang ramah anak dan tidak menimbulkan trauma baru bagi anak yang menjadi korban kekerasan.

Selain itu, koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah, lembaga layanan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, organisasi masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat. Dengan demikian, penanganan permasalahan anak dapat dilakukan secara terpadu, cepat, tepat dan berkelanjutan.

Pemkab Sigi, tegas Roro, terus berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui penguatan kebijakan, program kelembagaan, serta peningkatan kualitas pelayanan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

“Jadikanlah pelatihan ini sebagai kesempatan untuk saling berbagi pengalaman, berdiskusi dan membangun komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, inklusif dan ramah bagi seluruh anak di Kabupaten Sigi,” tandas Roro. AJI

Pos terkait