PARIGI, MERCUSUAR – Upaya untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), tidak hanya wacana saja, akan tetapi diperlukan percepatan dan inovasi yang harus dilakukan. Apalagi Kabupaten Parmout dengan tingkat kemiskinan tinggi, yaitu di angka 15,28 persen, atau peringkat keempat dari kabupaten/kota di Sulawesi Tengah (Sulteng), pada tahun 2021. Tentunya upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya wacana semata, tetapi diperlukan percepatan dan inovasi, serta peran dari berbagai pihak secara terintegrasi, bukan bekerja sendiri tanpa melihat keterkaitan dengan isu sektoral lainnya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Parmout, Badrun Nggai, saat membuka rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang digelar di Aula Bapelitbangda Parmout, Senin (26/9/2022).
Menurutnya, yang lebih penting lagi adalah, intervensi tidak bisa seragam penanganannya, sehingga identifikasi terhadap permasalahan kebutuhan dan potensi, menjadi dasar salah satu faktor kunci kesuksesan.
“Harapannya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang merupakan gabungan dari semua perangkat daerah, dan berbagai unsur lainnya, mampu mendiagnosa kondisi kemiskinan, serta kerentanannya,” ujarnya.
Wabup juga mengatakan, identifikasi juga perlu, apakah masyarakat miskin dan kelompok rentan terlayani, dapat mengakses pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, rumah layak huni serta kebutuhan dasar lainnya.
“Pastikan juga, apakah masyarakat miskin dan kelompok rentan, sudah terlindungi baik dari jaminan sosial, asetnya, serta terlindungi haknya dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Parmout dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Parmout, Faisan Badja, TNP2K Sekretariat Wakil Presiden, Edi Safrijal, Ketua Penggerak Tim PKK Parmout, akademisi Untad, Rosida P. Adam, Kepala BPS Parmout, serta kepala OPD dan camat se Kabupaten Parmout. TIA.
