PALU, MERCUSUAR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar bimtek aplikasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisa Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT), bertempat di ruang Rapat Kantor Bappeda. Rabu (22/6/2022).
Kegiatan bimtek diselenggarakan melalui via daring dan luring selama dua hari, yakni dimulai 22-24 Juni 2022 dan diikuti oleh seluruh Bappeda kabupaten/kota se-Sulteng.
Mengawali sambutannya, gubernur diwakili Kepala Bappeda, Sandra Tobondo menyampaikan, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan kemiskinan Ekstrim, yang mengamanatkan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim dari 4 persen atau 10,86 juta jiwa di tahun 2022 menjadi 0 persen pada tahun 2024.
“Inpres tersebut menunjukkan komitmen pemerintah, untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim 6 tahun lebih cepat dari target tujuan pembagunan berkelanjutan,” tambah Kepala Bappeda Provinsi Sulteng.
Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan pada 2023, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah melakukan inovasi berkaitan dengan kemiskinan ekstrim, dengan mengalokasikan anggaran Rp39 milyar rupiah untuk kabupaten/kota, yaitu Gercep, Gaskan, Berdaya, untuk menurunkan angka kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat.
Selanjutnya, dirinya menyampaikan, adanya keputusan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2022 tentang kabupaten/kota prioritas penghapusan kemiskinan ekstrim 2022-2024, telah menetapkan 212 kabupaten/kota sebagai daerah prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2022 dan 302 kabupaten/kota sebagai perluasan prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2023-2024.
“Menanggapi surat dari menko, untuk penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi Sulawesi Tengah, mendapat alokasi anggaran untuk tujuh kabupaten, jadi tidak semua kabupaten yang mendapat bantuan alokasi anggaran di tahun 2022 ini,” ucap Sandra Tobondo, di sela-sela membacakan sambutan gubernur.
Lebih lanjut, dirinya menyampaikan, patut disadari bahwa untuk mengentaskan kemiskinan tidaklah mudah dan dihadapkan dengan berbagai tantangan, salah satunya dalam hal ketersediaan portal data dan informasi yang segera konperhensif, menyajikan data dan analisis data kemiskinan.
Dalam rangka mendukung penghapusan kemiskinan ekstrim pada 2023, telah ada program inovasi yang akan dilaksanakan pada 13 kabupaten/kota dan mudah-mudahan dengan adanya percepatan pemberian data dan informasi dari pemerintah pusat, maka kita lebih intens lagi untuk melakukan rapat koordinasi, berkaitan dengan pengentasan kemiskinan ekstrim dan pengentasan kemiskinan secara keseluruhan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Sebagai penutup, Kepala Bappeda Provinsi Sulteng menyampaikan harapannya, semoga pengalaman daerah lain yang memperoleh manfaatmanfaat dari penggunaan aplikasi SEPAKAT dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, juga dapat kami rasakan dan juga dapat menjadi inspirasi bagi Provinsi Sulawesi Tengah.
Turut hadir Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, Maliki, Ph.D, serta Pejabat Struktural dan Fungsional Lingkup Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. ABS
