MOROWALI, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali akan memperketat pengawasan kawasan hutan, untuk mencegah penyerobotan dan pembukaan lahan secara ilegal. Hal itu ditegaskan agar setiap pihak yang membuka atau mengeklaim lahan hutan tanpa alas hak dan legalitas yang sah akan ditindak sesuai ketentuan hukum.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, dalam Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan (MPKH) bersama PT Vale Indonesia Tbk, di Morowali, Jumat (6/11/2026).
Yusman menegaskan, Pemkab Morowali mendukung masuknya investasi strategis ke daerah. Namun, aktivitas investasi harus tetap memerhatikan hak-hak masyarakat serta mematuhi ketentuan tata ruang dan kehutanan.
Menurutnya, besarnya potensi investasi dan sumber daya mineral di Morowali tidak boleh menjadi alasan bagi pihak tertentu untuk menguasai atau mengklaim lahan tanpa dasar hukum.
“Kita mendukung seluruh investasi, di sisi lain juga harus kita mempertimbangkan hak-hak rakyat supaya seimbang. Kita ini bernegara, harus tahu mana batas kita dan mana batas kewenangan pemerintah, sehingga tidak ada lagi anggapan seolah-olah ini kita punya semua,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan, kawasan hutan lindung merupakan wilayah yang dilindungi negara sehingga tidak boleh dimasuki atau dibuka secara sembarangan. Ketentuan tersebut, kata dia, telah dikoordinasikan bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng, Biro Hukum, hingga para Kepala Desa.
“Aturan kehutanan itu jelas, hutan lindung tidak boleh dimasuki oleh siapa pun. Itu keputusan negara. Sumber daya mineral yang besar di Sulawesi Tengah ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita kelola dengan baik, karena kalau tidak dikelola dengan baik, suatu waktu justru akan menjadi mudarat bagi masyarakat Morowali sendiri,” ujarnya.
Sebagai langkah mencegah klaim dan pembukaan lahan baru secara ilegal, Pemkab Morowali bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng dan pemegang izin operasional menetapkan 7 September 2026 sebagai tanggal batas pengakuan (cut-off date).
Ketentuan tersebut juga berlaku pada area Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasional Blok 3 Bahodopi seluas 1.878,48 hektare. Penetapan batas waktu itu mengacu pada bukti perekaman foto udara September 2026 serta pendataan lapangan berdasarkan SK Tim Terpadu Nomor 500.4.6.6/11/DISHUT.
Dengan ketentuan tersebut, pembukaan lahan setelah tanggal batas pengakuan tidak akan masuk dalam pendataan penyelesaian kawasan hutan. Praktik pembukaan lahan tanpa izin juga berpotensi dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Meski memperketat pengawasan, Pemkab Morowali menyatakan tetap memperhatikan warga yang telah menggarap lahan secara sah sebelum 7 September 2026. Warga yang memenuhi persyaratan dan terverifikasi berhak mendapatkan penggantian hasil panen, penggantian tanaman atau modal usaha baru, hingga program pemulihan mata pencaharian berkelanjutan.
Skema tersebut mengacu pada standar nilai yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Pemerintah menegaskan, penyelesaian hak warga dilakukan melalui mekanisme penggantian yang sah, bukan melalui praktik jual beli lahan kawasan hutan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
Ke depan, Pemkab Morowali berencana memperluas pola penataan dan pengawasan kawasan hutan ke kawasan industri serta wilayah lingkar tambang lainnya. Langkah ini dilakukan agar aktivitas investasi dan pembangunan di Morowali tetap berjalan sesuai aturan.
“Pendekatan penataan yang baik ini tidak hanya berlaku di lingkar tambang PT Vale, tetapi juga akan kita sampaikan dan terapkan di daerah-daerah lain di wilayah Morowali agar pembangunan berjalan dalam koridor yang benar,” pungkas Yusman. TIN
