PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura menekankan akan mengikuti arahan Presiden RI, terkait realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi transfer ke daerah, mulai awal tahun 2024 nanti, utamanya pada beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pariwisata, pertanian, perkebunan dan peternakan.
Selanjutnya, pada tahu 2025 mendatang, akan memberikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada sejumlah 300 ribu masyarakat prasejahtera di Sulteng.
Hal itu disampaikan Gubernur, saat menghadiri penyerahan digital DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2024, secara virtual, Rabu (29/11/2023).
Penyerahan DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah tersebut, menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2024, sekaligus menjadi penyerahan DIPA terakhir dari Kabinet Indonesia Maju.
Dalam laporannya, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyampaikan bahwa belanja pemerintah pusat 2024 akan diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, yang akan memakan cukup besar alokasi anggaran APBN.
Belanja negara 2024 juga ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur-infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan mendukung reformasi birokrasi serta aparatur negara. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum, dan dukungan untuk Pilkada, serta prioritas untuk mendukung ketahanan dan keamanan RI.
Transfer ke daerah dialokasikan sebesar Rp857,6 trilyun, naik 5,3 persen dari tahun 2023. Peningkatan dari transfer tersebut, menurut Sri Mulyani, untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan.
“Juga untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, PAUD, dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting,” kata Sri Mulyani.
Presiden RI, Jokowi Widodo menyampaikan 4 hal dalam arahannya, yaitu pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Kedua, kedepankan transparansi dan akuntabilitas, jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran.
“Ketiga, eksekusi sesegera mungkin. Lakukan belanja sesegera mungkin, pada awal tahun bulan Januari anggaran direalisasikan secepat-cepatnya. Keempat, siapkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment. Sebab ketidakpastian saat ini benar-benar mengintai kita, setiap waktu selalu ada perubahan,” tegas Presiden.
Ia juga mengingatkan, bahwa setiap Rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Sehingga, orientasinya harus fokus pada hasil dan bermanfaat maksimal bagi rakyat.
“Khusus pemerintah daerah, memperkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat agar pembangunan lebih selaras,” tandas Presiden. */ABS
