PALU, MERCUSUAR – Total serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 12 Kabupaten dan 1 Kota di Sulteng hingga bulan Oktober 2023 disebut belum maksimal.
Hal tersebut menjadi perhatian Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng, Novalina Wiswadewa, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaporan dan Evaluasi Realisasi APBD Kabupaten dan Kota se-Sulteng, di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Senin (20/11/2023).
“Padahal tahun anggaran 2023 tinggal sebulan lagi,” kata Novalina.
Laporan dari Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sulteng menyebutkan, capaian total serapan ABPD kabupaten dan kota se-Sulteng periode Januari—Oktober 2023 berada pada 63,11 persen. Meskipun dinilai rendah, namun angka tersebut meningkat sebesar 1,19 persen dibandingkan total serapan pada periode yang sama tahun 2022.
Capaian tersebut dianggap belum maksimal, karena hanya dua daerah yang kinerja serapan APBD-nya mencapai 70 persen, yakni Kabupaten Tolitoli (70,28 persen) dan Kabupaten Banggai Laut (70,16 persen).
Sementara Kota Palu, Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali menempati urutan 3 terbawah, dengan kinerja serapan masing-masing sebesar 60,43 persen, 60,30 persen dan 53,31 persen.
“Angka ini bukan hasil yang menggembirakan, apalagi hanya dua kabupaten yang menyentuh 70 persen,” tegas Novalina, di hadapan para Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten dan Kota yang hadir.
ANGGARAN OPD MASIH MENGENDAP
Setelah dilakukan tinjauan, penyebab belum maksimalnya serapan APBD di kabupaten dan kota, di antaranya karena banyak anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki anggaran besar seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas PU yang mengendap.
Hal tersebut merupakan imbas dari belum tersedianya petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian/Lembaga, sehingga dana-dana pusat yang tertaut dalam APBD kabupaten dan kota belum bisa dieksekusi.
Olehnya, Novalina meminta tiap kabupaten dan kota, melalui Bagian Pembangunan untuk terus mendorong perangkat daerah, agar mempercepat realisasi anggaran di sisa kalender tahun 2023.
“Tolong koordinasi lebih intens lagi dengan perangkat daerah, dan pastikan di sisa waktu satu setengah bulan betul-betul terserap maksimal,” tandasnya. */IEA
