MAMUJU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng untuk berkolaborasi dengan Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar), untuk menopang kebutuhan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal itu disampaikan Gubernur, saat menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), di salah satu hotel di Mamuju, Sulbar, Rabu (29/6/2022).
Pada Rakor tersebut, para Gubernur se-Sulawesi dan para Kanwil ATR/BPN Regional Sulawesi dan Kalimantan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama kebijakan reforma agraria, untuk kesejahteraan masyarakat dalam mendukung kawasan inti dan penyangga IKN, yang disaksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto.
Saat membuka rakor secara resmi, Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto menuturkan dengan adanya komitmen serta dukungan seluruh Gubernur se-Sulawesi dan se-Kalimantan menjadi sangat berarti untuk kelancaran pembangunan IKN.
Dijelaskannya, reforma agraria merupakan bagian dari upaya untuk melakukan penataan, pemanfaatan, serta memberikan keadilan bagi tanah masyarakat, sehingga melalui Gugus Tugas Reforma Agraria, pemerintah hadir untuk memberikam solusi terkait penyelesaian masalah tersebut.
“Kegiatan reforma agraria bukan semata-mata untuk legalisasi tanah masyarakat, tetapi untuk memberikan pemanfaatan untuk kemakmuran masyarakat,” jelas Hadi.
Mantan Panglima TNI itu menyebut reforma agrarian sangat penting karena menjadi program nasional, serta relevan karena pembangunan IKN perlu didukung secara bersama. Olehnya, Hadi menekankan kepada para Gubernur sebagai Ketua GTRA di seluruh Indonesia wajib mendukung program kawasan inti penyangga IKN.
“Dukungan itu untuk menyukseskan kawasan inti IKN karena adanya keselarasan pembentukan kawasan inti IKN,” tegasnya.
Secara spesifik, Hadi mengatakan, posisi Sulbar untuk mendukung pembangunan IKN sangat strategis. Secara geografis memiliki kedekatan dengan lokasi pembangunan IKN karena hanya dipisahkan Selat Makassar sehingga memiliki peran penting menjadi penyangga IKN.
“Provinsi yang berbatasan IKN diharap mendukung pembangunan mulai dari tahapan perencanaan sampai pasca terbentuknya IKN,” pungkasnya. */IEA
