PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura bersama unsur Forkopimda Provinsi Sulteng di antaranya Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, Agus Salim, Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Rudy Sufahriadi, Kepala Perwakilan BI, Pemimpin Wilayah Perum Bulog, serta pimpinan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menko Maritim dan Investasi (Marves) RI, Luhut Binsar Pandjaitan dan Mendagri, Tito Karnavian, secara virtual dari Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (30/8/2022).
Pada kesempatan itu, terkait inflasi, Menko Marves meminta kepada seluruh unsur Forkopimda untuk mengintegrasikan penanganan tantangan ekonomi global dan domestik, sebagaimana penanganan Covid-19 yang sedang dilakukan.
Oleh karena itu, ia menegaskan, para Gubernur, TNI, Polri, Bupati dan Wali Kota, serta seluruh unsur Forkopimda harus kompak dalam penanganan inflasi.
Luhut juga menyampaikan, saat ini Indonesia diperhadapkan dengan tantangan terbesar inflasi pangan dan potensi kenaikan inflasi energi. Inflasi pangan didorong oleh kenaikan harga cabai, bawang, telur dan daging ayam.
Sementara itu, terkait dengan kemungkinan kenaikan harga BBM, Menko Marves meminta Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek untuk ikut menyosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi kenaikan harga BBM, dan langkah-langkah pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.
Para Kepala Daerah juga diminta untuk berkoordinasi dengan Kementrian/Lembaga untuk mengalokasikan bantuan kepada masyarakat melalui bansos atau subsidi pada sektor transfortasi dan UMKM.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura menyampaikan akan menindaklanjuti arahan dari Menko Marves dan Mendagri, dengan akan melaksanakan rakor pengendalian inflasi daerah di tingkat Provinsi bersama unsur Forkopimda tingkat provinsi, Bupati, Wali Kota, dan Forkopimda tingkat kabupaten dan kota, serta menghadirkan Kepala Desa dan Lurah.
Seluruh stakeholder terkait juga diminta dapat memastikan distribusi kebutuhan pokok lancar sampai kepada masyarakat, atau melaksanakan operasi pasar untuk komoditi tertentu.
“Sesuai arahan Mendagri, agar dana ADD dapat dialokasikan untuk pemberian bansos dan bantuan tunai kepada masyarakat , bantuan penyediaan bibit tanaman jangka pendek seperti cabai dan bawang merah. Semua fungsi-fungsi pemerintah harus kompak dan harus bersama-sama untuk pengendalian inflasi daerah, seperti harapan Menko Merves Luhut Panjaitan,” tutur Gubernur.
Gubernur juga meminta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat mengintervensi pasar untuk kebutuhan pokok masyarakat yang dianggap kurang distribusinya. */IEA
