PALU, MERCUSUAR – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ma’mun Amir, memimpin rapat Pra Rekonsiliasi Pendapatan Daerah, yang dihadiri Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rudy Dewanto, Kepala BPKAD Sulteng, Bahran, Plt. Kepala Bappeda Sulteng, Suandi, Plt. Badan Pendatapan Daerah Sulteng, Rifki Anata Mustakim, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi dan Informatika, Andika, Kepala Dinas ESDM Sulteng diwakili Kabid Infektur Tambang, Mohammad Neng, Senin (13/9/2021).
Pada kesempatan itu, wagub meminta agar target pendapatan daerah rasional, walaupun potensi pendapatan daerah harus terus dimaksimalkan. Seluruh aturan dipersiapkan untuk dasar peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Ia menegaskan, peningkatan pendapatan daerah harus terus diupayakan dengan melakukan identifikasi sumber – sumber pendapatan daerah.
“Sehingga upaya untuk peningkatan fiskal daerah dapat terwujud. Ketersediaan anggaran melalui peningkatan fiskal daerah,” katanya.
Wagub meminta agar peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) melalui perusahaan tambang, dapat terus diupayakan, supaya daerah lokasi tambang bisa mendapat porsi DBH yang tinggi.
“Itu harus kita upayakan untuk terus diperjuangkan,” tegas wagub.
Ia juga meminta agar alokasi belanja pegawai dan operasional, harus diupayakan lebih kecil dari belanja publik atau belanja kebutuhan masyarakat.
Wagub menekankan agar program Rp100 miliar masing – masing kabupaten dan kota, setiap tahun harus diwujudkan melalui program dan kegiatan skala prioritas. Dengan harapan percepatan penuntasan kemiskinan dan pengangguran dapat terwujud.
“Karena itu visi dan misi gubernur dan wakil gubernur,” tandasnya.
Wagub berharap agar penyusunan anggaran belanja daerah menekankan pada prinsip, efisien, dan efektif. BOB
