MOROWALI, MERCUSUAR – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali yang melesat pesat akibat pesatnya hilirisasi industri pertambangan, menuntut kehadiran lembaga pengawas publik yang adaptif dan independen.
Di tengah derasnya arus modal dan ekspansi megaproyek nasional, Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub berharap insan pers daerah mampu memerankan fungsi kontrol sosial secara berkelanjutan, demi memastikan dampak pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.
Hal itu disampaikannya, pada pengukuhan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Morowali periode 2026–2029 di salah satu hotel di Morowali, Minggu (27/9/2026).
Yusman menegaskan, pemerintah daerah tidak dapat berjalan secara optimal tanpa keterlibatan dan pengawasan pers. Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan koreksi jurnalistik merupakan pilar penting bagi perbaikan kinerja birokrasi.
“Pemerintah tidak akan maju kalau tidak ada media. Mahasiswa dan wartawan, beritakan, kontrol, serta protes jika pemerintah salah. Kami butuh informasi dan koreksi itu agar kinerja dapat terus diperbaiki,” ujar Yusman.
Ia menilai, lompatan indikator ekonomi Morowali di tingkat regional maupun nasional tidak terlepas dari peran wartawan, yang secara aktif mengabarkan potensi serta dinamika pembangunan daerah ke khalayak luas. Namun, keberhasilan pembangunan tersebut memerlukan pengawalan agar seluruh elemen masyarakat merasakan dampaknya secara merata.
Ia mengimbau agar segenap jajaran jajaran aparatur sipil negara dan pejabat publik di Kabupaten Morowali tidak memelihara sikap skeptis atau alergi terhadap kerja-kerja jurnalistik. Hubungan antara pemangku kebijakan dan insan pers, tegas Yusman, harus dibangun atas dasar sinergi yang transparan.
“Orang hebat adalah orang yang tidak alergi dikoreksi oleh media. Kita tidak boleh takut dengan media. Sinergi harus dibangun, termasuk dukungan penganggaran secara akuntabel, tanpa bertujuan menutup-nutupi kekurangan pemerintah,” tandas Yusman. */IEA
