LUWU TIMUR, MERCUSUAR– Aktivitas pembukaan kawasan hutan lindung untuk dijadikan perkebunan merica di Blok Tanamalia, Desa Loeha, Kabupaten Luwu Timur, kembali berujung penindakan hukum. Seorang pria berinisial SW kini resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Sulawesi.
SW diduga membuka kawasan hutan negara tanpa izin untuk kepentingan perkebunan merica. Atas perbuatannya, ia terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.
Penetapan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi pengamanan yang dilakukan petugas Gakkumhut Sulawesi pada Senin, 9 November 2026. Operasi itu berawal dari laporan masyarakat mengenai aktivitas pembukaan kawasan hutan di wilayah Blok Tanamalia.
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, petugas menemukan area hutan yang telah dibuka diperkirakan mencapai 0,68 hektare. Di lokasi tersebut terdapat sekitar 300 tiang tanaman merica dan sebuah pondok kerja.
“SW diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Setelah penyidikan dan gelar perkara, penyidik menetapkannya sebagai tersangka,” jelas Kepala Gakkum Kehutanan Sulawesi, Ali Bahri, Selasa (17/11/2026).
Selain tanaman merica dan pondok kerja, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu sekop, satu bilah parang, dan satu ikat tali rafia.
Penyidik tidak hanya mendalami keterlibatan SW dalam aktivitas pembukaan kawasan hutan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan modal untuk pengembangan perkebunan merica tersebut.
Terancam 10 Tahun Penjara dan Denda Rp2 Miliar
SW disangkakan melanggar Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.
Penanganan perkara ini menjadi peringatan bahwa kawasan hutan lindung tidak dapat dibuka, dikuasai, atau dialihfungsikan untuk kepentingan perkebunan tanpa izin sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pembukaan lahan dengan cara membakar juga menjadi ancaman serius bagi kelestarian hutan karena berpotensi merusak ekosistem, menghilangkan tutupan vegetasi, serta mengganggu keseimbangan lingkungan.
Karena itu, penegakan hukum diharapkan tidak berhenti pada penggarap di lapangan. Penyidik juga perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan pemodal maupun pihak lain yang mengambil keuntungan dari aktivitas pembukaan kawasan hutan secara ilegal.
Kepala Gakkum Kehutanan Sulawesi, Ali Bahri, sebelumnya mengingatkan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki peran penting dalam mencegah kerusakan lingkungan. Masyarakat diharapkan melaporkan aktivitas pembalakan liar, perambahan, maupun pembakaran lahan yang mencurigakan kepada aparat berwenang.
Sebelum penetapan SW sebagai tersangka, Gakkum Kehutanan Sulawesi juga telah menangani perkara serupa yang melibatkan tiga pria berinisial AI (32), AW (38), dan AR (51).
Ketiganya diduga melakukan perambahan kawasan hutan di Blok Tanamalia untuk dijadikan perkebunan merica secara ilegal.
Pada 26 Oktober 2026, ketiganya telah diserahkan bersama barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Luwu Timur setelah Pengadilan Negeri Makassar menolak permohonan praperadilan yang mereka ajukan.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, petugas menemukan sekitar 1,5 hektare kawasan hutan yang telah dibuka menjadi perkebunan dengan jumlah tanaman merica mencapai sekitar 1.500 batang.
Berulangnya penindakan di Blok Tanamalia menunjukkan bahwa aktivitas perambahan kawasan hutan masih menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Penegakan hukum diharapkan mampu mengungkap seluruh pihak yang terlibat, tidak hanya penggarap di lapangan, tetapi juga pihak yang diduga menjadi pemodal, pemberi lahan, maupun aktor di balik pembukaan kawasan hutan secara ilegal.TIN






